oleh

BPJS Kesehatan Banjarmasin Bahas PKS Integrasi Jamkesda Dengan Pemda Kotabaru

Banjarmasin – Sebagai upaya memastikan tercapainya Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin kembali mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru untuk membahas Perjanjian Kerja Sama mengenai integrasi Jamkesda pada tahun 2019 yang akan datang Selasa (27/11/2018).

“Tentunya Pemerintah Kabupaten Kotabaru sangat ingin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya, untuk tahun 2019 nanti, seluruh peserta Jamkesda sebanyak 64.000 akan dialihkan ke Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Oleh karenanya, satuan kerja terkait, khususnya yang telah berhadir pada forum ini, untuk dapat saling sinergi menyiapkan data dan pendukung lainnya agar tujuan dari forum ini segera dapat terlaksana dengan lancar.” Jelas Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Said Akhmad dalam sambutannya membuka kegiaan FGD.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tasriansyah turut menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan akan segera bergerak untuk mengusulkan anggaran untuk iuran JKN-KIS segmen PBI APBD di Tahun 2019 nanti.

“Kami siap bersinergi demi tercapainya tujuan yang mulia ini, setelah forum ini kami akan segera membuat telaah kepada Bappeda untuk integrasi Jamkesda. Karena belum terusulkannya anggaran integrasi Jamkesda ke Program JKN-KIS segmen PBI APBD pada saat penyusunan anggaran yang telah lalu. Tentunya kami membutuhkan bantuan dari satuan kerja terkait dalam hal ini Dinas Sosial untuk dapat menyiapkan data peserta Jamkesda yang akan diintegrasikan ke Program JKN-KIS segmen PBI APBD yang akan kami tuangkan ke dalam telaah.”terang Tasriansyah.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin Muhammad Fakhriza mengapresiasi terhadap kontribusi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya melalui integrase Jamkesda. Fakhriza juga menjelaskan bagi masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS juga bisa didaftarkan dengan menggunakan alokasi dari pajak rokok yang ada di daerahnya.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan, pajak rokok bisa dialokasikan untuk pendanaan Program Jaminan Kesehatan sebesar 75%, diharapkan dengan adanya bantuan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mempercepat UHC di Kabupaten Kotabaru.”Tambah Fakhriza.

Sebagai informasi untuk Kabupaten Kotabaru masih ada sisa penduduk sekitar 147.159 jiwa (47,76%) yang belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS. rel/*

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed