oleh

DKP Banjar Koordinasikan Integritas Kerja

BANJAR – Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan kabupaten Banjar Ir H Eddy Hasby MP, usai Rapat Kooordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) kabupaten Banjar di hotel Aston Gambut, Selasa ( 18/12/ 2018), segera serahkan hasil rumusan. Rakor DKP yang pertama kali dilaksanakan untuk periode 2017/2021 itu sebagai acuan evaluasi hasil laporan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait kepada bupati Banjar selaku Ketua DKP.

Rumusan sementara rapat koordinasi dewan ketahanan pangan kabupaten Banjar yang berlangsung sehari tersebut dilakukan pola fanelis terhimpun 31 pointer yang disusun notulen H Hasmi Fadillah SP mengenai masalah ketersediaan pangan dari Dinas TPH, Peternakan atau perkebunan, perikanan, kesehatan, Bulog,DKP. Beberapa hasil kesepakatan yang diperoleh dari presentasi atau pemaparan dari narasumber masing -masing dinas terkait dalam rapat kordinasi dewan ketahanan pangan kabupaten Banjar tahun 2018, antara lain pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia yang dihormati oleh komunitas dunia.

“Sebagai salah satu hak asasi, karena setiap insan didunia mempunyai hak untuk bebas dari kelaparan, komitmen nasional bangsa Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan dangan didasarkan pada pemahaman atas peran strategis ketahanan pangan ,dalam pembangunan nasional,” kata Hasby.

Menurut Hasby, peran strategis pertama adalah memenuhi hak yang paling asasi bagi manusia, kedua paling pentingnya pangan bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan ketiga adalah ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Sesuai undang undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang mengamanatkan bahwa terwujudnya ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dijelaskannya, pemerintah berperan dalam menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan. Sedangkan masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi, penyediaan, perdagangan, distribusi serta sebagai konsumen. Untuk itu keduanya diperlukan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi yang kuat, dalam upaya mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan walaupun secara keseluruhan produksi bahan pangan khususnya beras dinyatakan cukup.

“Akan tetapi hal itu tidak serta merta menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh wilayah, karena ketersediaan pangan tidak hanya dilihat dari jumlah produksinya namun juga dilihat dari aspek akses masyarakat terhadap pangan, baik itu akses fisik seperti sarana dan prasarana transportasi maupun akses daya beli masyarakat terhadap pangan tersebut,” sebutnya.

Terjadinya kenaikan harga pangan dapat berakibat pada terganggunya akses masyarakat terhadap pangan tambah Hasby, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan pengangguran. Sampai sekarang konsumsi sebagian besar masyarakat masih didominasi oleh beras. Sementara konsumsi bahan pangan lainnya seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah-buahan dan pangan hewani masih di bawah anjuran. Kondisi tersebut memang tidak menguntungkan baik ditinjau dari sisi kesehatan,maupun sisi kemandirian pangan.

Hasby mengatakan, dari sisi kesehatan pola konsumsi yang baik adalah pola konsumsi yangmemberi asupan gizi yang cukup yang dapat meningkatkan derajat kesehatan sekaligus intelegensi khususnya bagi balita dan anak-anak. Sedangkan dari aspek kemandirian pangan, dihadapkan akan terus meningkatnya populasi penduduk, sehingga menuntut upaya peningkatan produksi pangan konsumsi. Saat ini masih mempunyai peluang untuk meningkatkan produksi pangan seperti beras. Alasan mendasar dimasa mendatang tentu muncul permasalahan oleh ledakan jumlah penduduk yang harus diimbangi dengan ketersediaan pangan yang cukup.

Di sisi lain, saat ini masih banyak kendala yang dihadapi petani sebagai pelaku penyedia pangan terdepan, diantaranya peningkatan produktifitas belum maksimal karena rendahnya teknologi, terjadinya alih fungsi lahan pertanian, terbatasnya lahan yang dikelola masih cukup tinggi. Sementara tanaman pangan masih tedapat gangguan baik alam maupun terapan seperti gangguan alam oleh bencana banjir atau kekeringan, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta meningkatnya harga BBM dan bahan pangan.Untuk itu keanekaragaman pangan terutama paa program yang sedang berjalan seperti beras, jagung dan kedelai yang dapat dibudidayakan didaerah.

Data yang terpantau media dalam rakor DKP kabupaten Banjar sebagai acuan penyediaan pangan, sarana dan parasarananya sudah cukup memadai meskipun lahan setiap saat menyusut. Lahan sawah potensial dikabupaten Banjar 59.551,5 ha.bukan lahan sawah 13.757 ha. Dengan total 73.309 ha.Produksi padi tahun 2018 sebanyak 253.948 ton GKG, konsumsi beras dikabupaten Banjar 66.310,76 ton. Dari data tersebut masih ada stok atau surplus 76.467 ton.

“Namun prediksi tahun 2033 produksi padi dikabupaten Banjar 141.551 ton GKG ,konsumsi beras 82.903,83 ton dan akan terjadi deficit 3.319,29 ton,” ujar Hasby .

Ternak potong dikabupaten Banjar populasinya nomor2 setelah kabupaten Tanahlaut dan bisa menyuplai daerah tetangga. Ayam potong atau petelur 699.000 ekor.Harapan kedepan kabupaten Banjar mampu menarik investor untuk pengolahan bahan bahan makanan dari bahan baku ternak baik unggas maupun ternak ruminansia besar.

Ayi Kuswana.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed