oleh

2018, Jumlah Kasus Narkoba Masih Merajai

Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Taufik Satia Diputra mengatakan, sepanjang 2018, jumlah perkara Pidana Umum (Pidum) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin  yang paling melejit adalah penanganan kasus narkoba.

Secara umum jumlah perkara Pidana Umum (Pidum) yang ditangani dari 1.303 berkas perkara, dari 353 Kajati Kalsel dan 1.232 Kajari Banjarmasin.

“Tahun 2018, kasus narkoba yang ditangani sebanyak 501 perkara, sedangkan kasus pencurian 108 perkara sisanya adalah kasus pidana lainnya, seperti penipuan dan penggelapan, penganiayaan, KDRT, dan kasus anak,” katanya Rabu (26/12).

Kata Taufik, perinciannya kasus yang ditangani yakni, UU Narkotika 501 perkara, UU Kesehatan 48 perkara, pencurian 108 perkara, UU Darurat No12/1951 49 perkara, judi 32 perkara, penggelapan 33 perkara, penganiayaan 45 perkara, pengeroyokan 32 perkara, penadahan 18 perkara, UU Migas 10 perkara, penipuan 26 perkara.

UU pencucian uang 2 perkara, UU Migas 8 perkara, Uu Merek 1 perkara, Uu Pangan 5 perkara, pemalsuan 17 perkara, UU Konsumen 3 perkara, UU tenaga listrik 4 perkara, UU ITE 4 perkara, UU Perdagangan 3 perkara, UU Mata uang 2 perkara, perjudian 7 perkara, UU BKSDA 5 perkara, UU Fidusia 4 perkara,

UU penelantaran anak 29 perkara, Pasal 341 KUHP 6 perkara, Pasal 368 KUHP 21 perkara, Pasal 365 KUHP 7 perkara, UU Cukai 6 perkara , Pasal 290 KUHP 1 perkara, UU KDRT 3 perkara, pembunuhan 6 perkara, Pasal 385 KUHP 2 perkara, dan Pasal 406  1 perkara.

Menurut kajari, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pidana khusus (pidsus) Kejari Banjarmasin bulan Januari-Juni 2018 terdata sejumlah Rp1,2 miliar. Sedangkan PNBP bidang tindak pidana umum (pidum) tahun 2017 hingga Juli 2018 terdata sebanyak Rp2,3 miliar.

Taufik mengatakan, kasus narkoba yang mendominasi selama ini di Kota Banjarmasin sudah maksimal ditangani pihak keamanan.

BNN Kota dan Provinsi termasuk Polisi juga sudah maksimal melakukan pencegahan. “Tapi itu ya itu tadi, kasus narkoba seolah tak ada henti terus masuk dan beredar di masyarakat. Ini menjadi tantangan bersama semua pihak harus sinergi melakukan upaya pencegahan,” katanya.

Bahkan akibat kasus narkoba ini, kata Taufik, penjara-penjara baik di Kota Banjarmasin daerah lain di Kalsel over kapasitas, kewalahan jumlahnya terus meningkat.

“Napi narkoba selepas dari penjara juga menjadi beban, apa yang harus dilakukan karena tak memiliki skill dan kemampuan. Ini tugas pemerintah daerah, agar mereka bisa produktif. Jangan sampai mereka tergerak kembali ke penjara dihukum 4 tahun lagi, begitu seterusnya. Hal ini ini beban bagi negara,” katanya.

rel

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed