oleh

Amandemen UUD 1945 Untuk Mengembalikan Garis Besar Haluan Negara

-Politik-11 views

Banjarmasin – Perubahan dan amandemen terhadap UUD 1945 apapun alasannya adalah perlu segera dilakukan demi kelangsungan demokrasi bangsa Indonesia yang kita cita-citakan bersama, kata Anggota MPR RI Sofwat Hadi saat menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya Prov. Kalimantan Selatan,di Banjarmasin, Kamis (14/3/2019).

Menurutnya amandemen terhadap UUD 1945 merupakan hal yang urgen untuk segara dilaksanakan. Tidak layak bagi kita bangsa Indonesia yang memasuki era globalisasi dunia ini hanya terkukung oleh persoalan politik yang tidak demokratis lantaran produk UUD dan perangkat peraturan lainnya.

Sofwat Hadi menjelaskan, amandemen UUD 1945 dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Haluan negara dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Selama reformasi ini, arah pembangunan jangka panjang 5, 10, 15 & 20 tahun ke depan memang dipertanyakan koneksitasnya.

Ganti presiden maka akan ganti juga arah kebijakan pembangunan jangka panjangnya, sehingga keberlangsungan pembangunan dipertanyakan koneksitasnya. Masih perlu kajian lanjut dan evaluasi baik dan kurangnya UUD 1945 hasil amandemen ke 4, katanya.

Pasca amandemen UUD 1945 yang jelas terlihat perubahan sistem ketatnegaraan kita adalah eksistensi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif baru. Lebih lanjut di jelaskan Sofwat Hadi,dimasa lalu banyak undang-undang yang dibuat sepihak oleh pemerintah dan DPR hanya dijadikan semacam pengesah stempel basah saja tanpa bisa dibatalkan meski isinya diindikasikan kuat melanggar UUD. Perubahan atas UU yang bermasalah pada masa lalu hanyalah dapat dilakukan melalui legislative review yang dalam praktiknya sangat ditentukan oleh pemerintah. Dengan adanya MK semua UU yang dinilai bertentangan dengan UUD dapat dimintakan judicial review (pengujian yudisial) untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional sehingga tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dapat dikemukakan bahwa MK telah tampil sebagai lembaga negara yang independen dan cukup produktif mengeluarkan putusan-putusan yang sangat mendukung bagi kehidupan ketatanegaraan yang demokratis.

“Amandemen tidak dilakukan pasal per pasal, tapi harus menyeluruh. Dari beberapa permasalahan yang dinilainya belum terakomodir dalam UUD itu yakni Pasal 24 yang menyangkut masalah kehakiman. Ada kerancuan dalam pengaturan sistem peradilan itu”, pungkas Sofwat Hadi.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed