oleh

Tuntut Ganti Untung Lahan, Warga Desa Sebamban Baru, Sebamban Lama, Desa Hatif, Desa Mangkalapi Ancam Tutup Jalan Hauling dan Tambang PT Hutan Rindang Banua

Batulicin- Sehubungan dengan kegiatan rencana aksi demo sebagai bentuk protes yang meminta tuntutan ganti untung atas penguasaan lahan milik warga Desa Sebamban Baru, Warga Desa Sebamban Lama, Warga Desa Hatif dan Warga Desa Trimartani terhadap dugaan pencaplokan lahan-lahan milik warga.

Oleh keputusan dalam penunjukan kawasan hutan dan memberikan konsensi pengusahaan Hutan Tanaman Industri oleh Menteri Kehutanan di era Orde Baru kepada PT Menara Hutan Buana (MHB) yang sekarang menjadi PT Hutan Rindang Banua (HRB).

“Dimana lahan-lahan tanah warga di empat desa tersebut diduga digunakan serta dimanfaatakan untuk kegiatan usaha pertambangan batubara—yang masuk dalam konsensi wilayah IUP-OP PT Borneo Indo Bara,” kata Ketua Ormas FGMB Surya Aji Saka, dalam siaran persnya ke redaksi infobanua, Selasa (26/3/2019).

Kata Surya, dimana aksi demo damai Sabtu (23/3/2019), sesuai dengan agenda yang diminta warga masyarakat dari ke 4 desa tersebut. Melalui Forum Gerakan Masyarakat Borneo (Ormas) FGMB  beberapa bulan sebelumnya. Guna melakukan rencana aksi akan melakukan penutupan jalan hauling dan kegiatan tambang PT BIB tersebut.

Dimana sebelumnya pihak Ormas FGMB melalui ketua umum Surya Aji Saka telah menyampaikan surat pemberitahuan rencana aksi tersebut melalui Aparat Keamanan Polres Tanah Bumbu, disusul kemudian dengan surat permohonan izin kegiatan aksi masa satu hari sebelum kegiatan, pihak Kepolisian Polres Tanah Bumbu, menyarankan untuk menunda atau tidak menggelar aksi tersebut dikarenakan alasan keamanan dan situasi kondusive yang sedang dijalankan menjelang kegiatan Pilpres dan Pileg serentak secara nasional;

Akan tetapi sehubungan warga masyarakat dari  Desa Sebamban Baru berjumlah lebih kurang  400 KK, Ketua Kelompok Asmari, Kelompok Inas, Kelompok Dahlan, Kelompok Asnan, Kelompok Muhamad Noor segel 2004, Kelompok Masrawan segel tahun 2004, kelompok  Holdani, kelompok  Asyikin, Kelompok Anang Darmawan, Kelompok Armani, Kelompok Jamhari, Kelompok M Saini, semua bersegel SKT tahun 2004 (Haji Noor Yadi dan Haji Sutaji)  dan masih ada kelompok lainnya.

Mereka datang ke lokasi rencana aksi demo berjumlah kurang lebih 400  KK  Desa Sebamban Lama Kelompok Abramsyah dan Ali (Haji Abdul Hakim), Kelompok Rustam dll. mereka datang ke lokasi rencana aksi demo berjumlah kurang lebih 70 KK,  dan  Desa Hatiif  gabungan dengan warga masyarakat dari Desa Kuranji, Desa Giri Mulyo, Desa Waringin Tunggal, Desa Mustika,  dan Desa Mangkalapi.

Mereka datang ke lokasi rencana aksi demo berjumlah kurang lebih 1000 KK tercatat sesuai dengan daftar hadir dan telah menyerahkan poto copy KTP nya masing-masing kepada kuasa nya Ormas FGMB dan mereka memiliki segel tanah, masing-masing terdiri dari kelompok Rusdiansyah segel tahun 1990, kelompok Rahmat segel tahun 1990, Kelompok Urian  segel Tahun 1992, Kelompok segel Zarkani tahun 1992, Kelompok  Jaenudin segel tahun 1979 dan segel tahun 1981, Kelompok Usaini  segel tahun 1993, Kelompok Ramli segel tahun 1993,  Kelompok Rusdiansyah segel tahun 1994, Kelompok Bahtiar segel  tahun 1994,  Kelompok Hadli segel tahun 2013, Kelompok Ribut Waidi segel tahun 2015, Kelompok Marhat segel tahun 2009.

Ribuan warga masyarakat pemilik lahan-lahan ber SKT sebagai yang disebutkan tersebut di atas (diluar dari lahan-lahan yang sudah dibeli dengan tali asih PT. Kirana Katulistiwa, menurut informasi warga  seluas 250 hektar di dalamnya terdapat kebun karet, sawit dan lahan-lahan kosong masyarakat).

Semula bermaksud akan melakukan aksi demo penutupan jalan hauling dan tambang PT. BIB dan PT. HRB. Seolah tertahan  di kantor sekretariat FGMB Sebamban Baru di Jalan Provinsi Km 220. Sehubungan adanya permintaan dari pihak apparat kepolisian untuk tidak menggelar aksi demo warga tersebut. Bahkan telah memberikan solusi lain yang telah disetujui oleh pihak management PT. HRB dan PT. BIB agar hanya perwakilannya saya untuk datang menemui pihak perusahaan.

Melalui Kuasa Hukum FGMB Abdul Gafar Rehalat, SH., dan Ketua FGMB Surya Aji Saka, telah menyampaikan kepada ribuan warga masyarakat eks pemilik lahan ber SKT tersebut sehubungan dengan adanya saran dari pihak Kepolisan yang telah membantu  memfasilitasi acara perwakilan warga masyarakat di Kantor PT. BIB Angsana Tanah Bumbu.

Dalam pertemuan tersebut telah disampaikan, turut hadir pihak PT. BIB,  Suwardi, Robby dan Manager Site PT HRB Haryadi di Kantor PT BIB. Sedangkan pihak warga masyarakat diwakili oleh 15-20 orang dengan di dampingi oleh Surya Aji Saka Ketua Umum FGMB dan Abdul Gafar Rehalat, SH. Kuasa Hukum dari FGMB dan klien dari salah satu pemilik lahan kebun karet dan sawit yang diduga telah di dozer dan di land clearing oleh pihak PT. BIB dan PT.HRB dijadikan jalan hauling. Tanpa ganti untung sama sekali dari pihak PT. HRB atau PT. BIB;

Dalam pertemuan pihak perusahaan (BIB & HRB) dengan perwakilan warga masyarakat telah disepakati secara lisan bahwa kedua belah pihak sama sama untuk beritikad baik mencari solusi bersama untuk kepentingan semua pihak. Selain itu dengan adanya permohonan perlindungan hukum warga masyarakat melalui Kementrian Polhukam RI yang telah mengundang semua pihak terkait.

Diantaranya instansi Dinas Kehutanan, ESDM dan dinas  terkait lainnya baik ditingkat Provinsi Kalimantan Selatan maupun instansi/dinas dilingkungan Kabupaten Tanah Bumbu, pihak PT.BIB, PT. HRB, Kepolisian Polres Tanah Bumbu, Ditreskrimum Polda Kalsel, dan warga masyarakat yang mengadukan masalah sengketa lahan tersebut.

Bahwa dalam keterangan pers nya warga masyarakat eks pemilik lahan ber SKT yang sudah ada jauh sebelum Menteri Kehutanan RI menunjuk lahan lahan tersebut masuk  kedalam sebuah kawasan hutan, dan jauh sebelum Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 seluas 268.585 Hektar yang kemudian SK Menhut tersebut di adakan perubahan  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.86/Menhut-II/2006, tanggal 6 April 2006 beralih hak dan kewajibannya dari PT. Menara Hutan Buana  kepada PT Hutan Rindang Buana.

Dimana dasar hukum dan izin yang diberikan kepada PT. HRB tersebut dianggap status hukumnya sudah lagi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum sehubungan dengan ada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU/ -IX/2011, tanggal 12-02-2012;

Lebih lanjut Surya Aji Saka Ketua Forum Gerakan Masyarakat Borneo begitu pula pihak PT. HRB dan PT. BIB terkait dengan tuntutan ganti untung atas pemanfaatan lahan-lahan eks kebun masyarakat yang ber SKT tersebut dapat diselesaikan solusinya yang terbaik. Untuk semua pihak oleh pihak Kementerian Polhkam RI sebagai penengah yang dapat menilai dan menentukan suatu sikap atau saran  kepada kedua belah pihak dalam acara yang akan di gelar pada tanggal 26 Maret di Banjarmasin. Dimana dari warga masyarakat sendiri menghadap persiapan rencana pertemuan dengan pihak Polhukam RI di Banjarmasin.

Salah satu perwakilan warga Rajidi dari Desa Hatiif  dan Asmari dan Taufik dari Sebamban Baru menegaskan, bahwa sampai kapanpun pihaknya tetap menuntut pihak perusahaan PT BIB dan PT HRB, harus memberikan ganti untung terhadap lahan-lahan eks kebun warga masyarakat yang digunakan dan jadikan tambang batubara serta jalan hauling.

Hal itu sebagaimana telah disampaikan bentuk dan nilainya dalam surat FGMB yang sudah dua kali disampaikan kepada pihak PT BIB dan PT HRB. Jika setelah pilpres nanti pihak perusahaan tidak merealisasikan tuntutan “fee lahan dan fee jalan” atas tanah milik warga masyarakat dari ke empat desa tersebut. Mereka mengancam melakukan aksi penutupan jalan hauling dan tambang batubara kedua perusahaan tersebut.

Sementara itu kuasa hukum warga masyarakat ke empat desa Abdul Gafar Rehalat SH memberikan keterangan, sebaiknya demi tetap berlangsungnya kegiatan usaha dari perusahaan multi nasional seperti PT BIB dan PT HRB yang merupakan anak perusahaan dari GEMS atau Sinar Mas Group.

“Diharapkan bisa menjadikan warga masyarakat setempat bekas pemilik lahan sebagai mitra kerja. Bukan hanya sebagai obyek CSR semata, dalam kasus sengketa lahan tersebut,” katanya.

tim

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed