oleh

DAD Provinsi dan Pemkab Kotim, Cek Lahan Sengketa PT IPK dan PT DSN

Warga desa Penda Durian, kecamatan Mentaya Hulu bersama tim DAD Provinsi dan Kabupaten Kotim cek lahan PT.IPK dan PT.DSN (Ist).

Sampit – .Ahmad Maulana yang biasa dipanggil Eson, selaku perwakilan ratusan warga desa Penda Durian, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit bersama dengan tim Dewan Adat Dayak Provinsi dan Kabupaten Kotim, Sampit Sabtu (13/7) melakukan cek lahan plasma yang disengketakan antara warga desa Penda Durian dan perusahaan PT.Intitiga Pribakara Kahuripan (IPK), PT.Danista Surya Nusantara (DSN).

Eson menyebutkan lahan yang berupa plasma sesuai dengan dijanjikan oleh perusahaan kepada warga desa Penda Durian, diduga ingin dihilangkan oleh pihak perusahaan dalam hal ini menurut perusahaan PT.IPK dan PT.DSN, bahwa lahan tersebut telah diserahkan kepada warga desa Penda Durian, penjelasan ini berbeda beda dan kurang transparan kepada warga.

Sementara lagi menurut kelompok tani Dayak Misik sekaligus selaku Koperasi Produsen Dayak Misik, bahwa lahan itu diserahkan kepada Koperasi Dayak Misik. Dalam hal ini yang selalu disampaikan pada setiap pertemuan, perusahaan menyerahkan lahan 1.050 hektar diluar izin HGU kepada Koperasi Produsen Dayak Misik desa Penda Durian.

“Dalam hal ini saya berharap bahwa Lembaga DAD, bisa melihat secara bijak permasalahan ini karena yang kami lakukan adalah benar-benar menutut hak kami warga masyarakat desa Penda Durian untuk bermitra.”Jelas Eson Selasa (16/7) kepada Infobanua di Sampit.

Sebagaimana yang dijanjikan pihak perusahaan sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL), dan perlu diketahui bahwa koperasi produsen koperasi dayak misik dibentuk pada tahun 2017 yang angota koperasinya hanya 35 % warga Penda Durian.

“Inilah yang membuat kami 65% warga setempat merasa di rugikan karena sampai saat ini kami yang 65 % belum mndapatkan hak kami terhadap lahan plasma(kemitraan) tersebut.”Ujar Eson memelas.

Menurut Eson kembali sebagai warga desa Penda Durian, sewajarnyalah menuntut hak mereka terhadap lahan kemitraan Koperasi Dayak Misik yang usia tanam sawitnya, antara 2001-2002 dan 2003 yang kini usianya 16 tahun.

“Namun sampai saat ini kami belum merasakan hasil lahan plasma/kimitraan tersebut bahkan kami menduga ada hal yang tidak transparan terhadap lahan tersebut.”Ungkapnya.
Ada dugaan koperasi produsen koperasi dayak misik belum memenuhi syarat perijinan seperti, Izin Arahan Lahan, Izin Lokasi, Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Dampak hukum yang di atur pada pasal 78 ketentuan melanggar pasal 50 ayat 3 undang 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan,,, dan aturan pada pasal 93 ketentuan melanggar pasal 17 ayat 2 undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan kawasan hutan.
Serta ada dugaan juga melakukan kegiatan perkebunan belum mengantongi Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin lokasi speerti yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN No 2/1999 tentang Izin Lokasi, Sehingga apabila terbukti koperasi melakukan kegiatan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku maka besar dugaan negara pun ikut di rugikan.

“Maka dalam hal ini kami selaku masyarakat desa penda durian berharap kepada pihak Dewan adat Dayak, Damang agar bisa membantu melakukan upaya penyelesaian permasalahan secara adil.” Harap Eson penuh harapan.

Ditemui ketua harian DAD Kotim, melalui sekretarisnya Safarudin diruang kerjanya mengatakan, memang benar mereka bersam DAD Provinsi mengecek kelapangan, namun dalam hal ini segala sesuatunya ada di DAD Provinsi sana.

“Kami DAD Kabupeten Kotim, sebatas mendampingi saja tidak lebih dari itu.”Jelasnya Sabtu (16/7). Media ini di Sampit.

Nal/IB

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed