oleh

Hasil Penetapan Parpol dan Caleg Masih Tunggu Putusan MK

BANJARMASIN – KPU Kalsel sebaiknya mennggu surat putusan dari MK , karena tengah menangani 250 perkara. Termasuk gugatan dari Partai Berkarya dalam 250 perkara yang kini tengah diperiksa MK. Gugatan dibacakan penggugat atau pemohon di MK, jadi belum ada putusan final yang mengikat.

Hal tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Kalsel Nurkholis Majid , Senin (22/7/2019) dalam rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan caleg yang digelar KPU Kalsel. Karena belum ada putusan hukum yang pasti, sebaiknya rapat pleno penetapan perolehan kursi parpol dan caleg terpilih DPRD Kalsel ditunda.

“KPU Kalsel jika akan menetapkan, perlu mempertimbangkan secara matang, hukumnya agar keputusan penetapan perolehan kursi parpol dan caleg terpilih tidak cacat formil,” ungkap mantan anggota KPU Banjar.

Menurut Majid, belum ada surat putusan MK, apalagi dalam item pokok permohonan penggugat Partai Berkarya di MK, memasukkan item Kalsel dalam materi gugatannya, bukan hanya PHPU DPR RI, tapi juga DPRD Kalsel. Jadi, sebaiknya tunggu putusan MK.

Rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Kalsel Sarmuji menyebutkan, penetapan kursi parpol ketika daerah tak ada sengketa maka bisa ditetapkan. Dasar hukum berdasar instruksi KPU RI yang memerintahkan KPU Kalsel segera menggelar rapat pleno penetapan perolehan kursi parpol dan caleg terpilih hasil Pemilu 2019, khususnya 55 kursi di DPRD Kalsel.

Akhirnya Ketua KPU Kalsel mengambil keputusan menunda penetapan hasil Pemilu 2019 untuk DPRD Kalsel tidak ada gugatan atau sengketa yang diajukan ke MK. Karena itu, pleno digelar berdasarkan instruksi KPU RI. Berdasarkan instruksi tersebut, kami harus menetapkan paling lambat pukul 24:00 Wita.

Sarmuji memaparkan, KPU Kalsel akhirnya memutuskan menunda pleno. Alasannya, menunggu kejelasan terkait kesalahan administrasi tersebut. Gugatannya tidak ada kaitannya dengan hasil suara untuk DPRD Kalsel. Tapi untuk DPR RI. Mempermasalahkan hasil perolehan suara DPR RI karena terjadi kesalahan administratif, salah ketik dalam registrasi.

“Penundaan tanpa batasan, KPU Kalsel akan secepatnya menggelar rapat pleno setelah mendapat kejelasan dari gugatan di MK,” jelas Sarmuji.

Ida/IB

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed