oleh

BPJS Kesehatan Bersama BPKP selenggarakan sosialisasi Pemahamam Fraud

Banjarmasin – Sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu berkomitmen melaksanakan tugasnya dengan prinsip Good Governance. Tentunya hal tersebut tidak akan terwujud bila tidak dilaksanakan juga oleh seluruh mitra BPJS Kesehatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan yakni sosialisasi bersama kepada FKTP dan FKRTL mengenai Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Rabu (31/07).

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan menggandeng langsung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan keuangan yang hasilnya dapat mempengaruhi kinerja suatu lembaga atau instansi.

“Melalui sosialisasi ini kami berusaha memberikan pemahaman kemungkinan – kemungkinan kecurangan yang dapat terjadi saat kita melaksanakan tugas kita di lapangan. Karena fraud mungkin saja terjadi tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui ternyata yang kita lakukan tersebut ternyata termasuk tindakan fraud.” Kata Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan Anindha Yusdhita.

Salah satu Auditor Madya BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Sabirin yang turut hadir pada sosialisasi tersebut menyampaikan harapannya agar pencegahan fraud menjadi budaya semua pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan Program JKN-KIS, terutama fasilitas kesehatan.

“Seperti yang dijelaskan oleh BPJS Kesehatan sebelumnya, tindakan fraud bisa terjadi tanpa kita sadari, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pihak – pihak yang berkecimpung dalam Program JKN-KIS. Oleh karenanya perlu adanya peningkatan kemampuan dan edukasi yang lebih kepada setiap petugas kesehatan maupun petugas lainnya sehingga dalam menjalankan tugasnya terhindar dari tindakan fraud.” Jelas Sabirin.

Anindha menambahkan sebagai badan hukum publik yang segala sesuatunya diatur oleh regulasi, siapapun yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan tak terkecuali mitra BPJS Kesehatan wajib mengetahui dan memahami segala peraturan terkait Program JKN-KIS.

“Hal ini memang penting diketahui oleh setiap mitra BPJS Kesehatan sehingga kita semua dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan Program JKN-KIS dengan baik dan berkesinambungan.” Tutup Anindha. (KA/gn).

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed