oleh

Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Kesehatan Gelar Sosialisasi Terpadu Bersama Stakeholder

Banjarmasin – BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) selalu berupaya menyukseskan program strategis pemerintah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yakni meningkatkan kepatuhan kepesertaan Badan Usaha melalui kegiatan sosialisasi terpadu bersama dengan Kejaksaan Negeri, Satuan Pengawas Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja, Selasa (31/07).

Kepala Kantor Kabupaten Banjar BPJS Kesehatan Yupisa Dharma menyampaikan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan awareness badan usaha terhadap kewajiban mereka di Program JKN-KIS.

“Seperti yang sering disampaikan bahwa Program JKN-KIS merupakan Program Strategis Pemerintah dimana seluruh stakeholder memiliki andil dalam menyukseskan Program tersebut, salah satunya melalui sinergi kegiatan sosialisasi ini. Dengan melibatkan stakeholder terkait, Badan Usaha akan lebih aware terhadap kewajibannya dan bila tidak melaksanakannya akan ada tindakan tegas yang akan ditindaklanjuti dari stakeholder terkait yang ikut berhadir hari ini.” Jelas Yupisa.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Dyah kusumaningtyas turut menyampaikan dukungannya terhadap Program JKN-KIS melalui penegakan hukum terhadap program JKN-KIS, salah satunya kepatuhan dari Badan Usaha.

“Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan, yakni Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011, Perpres 82 Tahun 2018 dan PP Nomor 86 tahun 2013 dimana dari seluruh peraturan tersebut menjelaskan kewajiban Badan usaha dalam kepesertaan Program JKN-KIS. Jadi kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan aturan yang ada.” Jelas Dyah.

Dyah juga menyampaikan harapannya kepada Badan Usaha untuk dapat berperan aktif dalam menyukseskan Program JKN-KIS dengan melaksanakan kewajibannya baik itu mendaftarkan seluruh pegawai menjadi peserta JKN-KIS, membayar iuran tepat waktu setiap bulannya, dan juga rutin melakukan update data apabila ada perubahan data perusahaan.

“Tentunya setiap kewajiban selalu ada konsekuensi yang ditimbulkan apabila tidak dilakukan. Kejaksaan bersama dengan stakeholder terkait akan lebih memaksimalkan perannya melalui bantuan, pelayanan dan penegakan hukum. Adanya sanksi administrasi bahkan hingga sanksi pidana terhadap badan usaha yang tidak patuh yang telah disampaikan pada sosialisasi ini seharusnya membuat badan usaha lebih mengerti dan sadar terhadap kewajibannya. Apabila badan usaha patuh tentunya mereka akan lebih merasa aman dan nyaman dalam menjalankan usahanya.” Tutup Dyah. (KA/gn)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed