oleh

Bea Cukai Kalbagsel Bersinergi Perbaiki Tata Kelola Rotan

BANJARMASIN – Bea Cukai Kalbagsel bersama dengan Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Kehutanan, KSOP, PT Pelindo, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) membahas upaya perbaikan tata kelola rotan, Kamis (1/8/2019) di Hotel Mercure Banjarmasin.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan, HB. Wicaksono, memaparkan,m bahwa pelarangan ekspor menyebabkan dampak buruk bagi petani dan pengolah rotan karena industri lokal hanya mampu menyerap sekitar 30% kapasitas yang tersedia. Lebih dari itu, rotan Indonesia tetap “keluar”, Negara tidak dapat apa-apa.
Malaysia, Singapura, dan Tiongkok masih mencatat pemasukan rotan dari Indonesia. Wicaksono mengajak para pihak untuk mewujudkan hadirnya Negara bagi masyarakat melalui pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB) khusus untuk komoditi rotan.

PLB menciptakan kejelasan informasi mengenai supply & demand rotan. Pemerintah dapat merealisasikan potensi ekspor (kapasitas yang tidak terserap lokal), namun dengan tetap memperhatikan kebutuhan industri dalam negeri.
Birhasani, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel menambahkan, sumber daya rotan melimpah namun tidak mampu diserap industri lokal, seperti rotan skin/kulit, dan rotan diameter kurang dari 6mm tidak dibutuhkan di dalam negeri, sedangan di luar negeri banyak peminat.
Kepala Dinas Perindustrian, H. Mahyuni, menyambut upaya merelaksasi larangan ekspor rotan dengan harapan agar bisa mendorong minat investasi industri rotan sehingga memindahkan investasi industri dari luar negeri ke Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut, sebelum relaksasi larangan ekspor rotan dapat terwujud, HB. Wicaksono menginisiasi langkah awal/transisi dengan upaya memperbaiki tata kelola rotan, mulai dari penatausahaan pemanfaatan rotan oleh petani dan pengepul, sampai dengan pengangkutan dengan sistem “point to point”, terutama untuk mempersempit penyelundupan dengan modus antar pulau.

Menyambut upaya memperbaiki tata kelola rotan, A. Yaniarsyah Hasan, Direktur Perdagangan Internasional PT PPI dan Boy Robiyanto, CEO PT Pelindo III, siap mendukung penyediaan sarana dan infrastruktur pengelolaan dan pengangkutan dengan sistem “point to point” tersebut. Untuk merealisasikan perbaikan tata kelola rotan, para pihak sepakat untuk lebih lanjut menuangkan komitmen masing-masing dalam bentuk nota kesepahaman (MoU).

Dengan perbaikan tata kelola tersebut, akan memberikan kejelasan informasi mengenai pelaku usaha dan kapasitas produksi dari segi jenis, jumlah, maupun ukuran rotan.

Pemerintah akan dapat memperoleh gambaran jelas berapa kapasitas rotan yang tersedia, berapa yang dibutuhkan industri lokal, dan berapa yang tidak terserap, sehingga akan lebih mendorong kebijakan relaksasi ekspor rotan dapat segera terwujud.

Ida/IB

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed