oleh

Terapkan Tunjangan Penghasilan Pegawai, Jabatan Pelaksana di Pemkab Batola Dimatangkan

MARABAHAN – Perapan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tinggal menghitung hari. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) merencanakan memberlakukan TPP sejak 1 Oktober 2019.

 

Terkait itu, Bagian Organisasi Setda Batola menggelar Workshop Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Kegiatan yang berlangsung di Aula Pendopo Bahalap Kantor Bupati Batola ini diikuti 53 SKPD terdiri 30 SKPD dari kabupaten, 17 kecamatan, dan 6 kelurahan, Kamis (12/09/2019).

 

Para peserta yang berasal dari kasubag umum dan kepegawaian ini mendapatkan materi bimbingan dan praktek penyusunan Anjab dan APK dari Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Provinsi Kalsel, Mashudi.

 

“Tujuan kita melaksanakan kegiatan ini selain memberikan bimbingan penyusunan Anjab dan ABK juga dalam upaya mensinkronkan dan penyesuaian nama jabatan pelaksana dengan Permen-PAN dan RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah,” tutur Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setda Batola, H Ibadurrahman.

Setda Batola menggelar Workshop Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Lelaki yang akrap disapa H Ibad ini mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah melaksanakan workshop kompetensi untuk sinkronisasi penyesuaian nama jabatan sesuai Permen-PAN dan RB Nomor 41 Tahun 2018 dan hasilnya sudah disampaikan Pj Sekda H Abdul Manaf ke Kemen-PAN dan RB melalui Deputi SDM.

 

“Karena ini sudah hampir 100 persen disetujui Kemen-PAN dan RB maka penyusunan Anjab dan ABK yang kita laksanakan ini akan menjadi dasar untuk peruntutan ke E-Kinerja yang merupakan dasar perhitungan pencapaian kinerja dalam TPP nantinya,” ucapnya.

 

Kabag Organisasi Setda Batola ini juga menyebutkan, setelah workshop ini dilaksanakan, langkah selanjutnya peruntutan nama jabatan pelaksana beserta uraian tugas yang baru yang sudah harus selesai di-entry di e-kinerja di akhir September 2019 agar pada 1 Oktober saat penerapan TPP tidak ada permasalahan.

 

Rel/Humpro Batola

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed