oleh

Apa Komentar Dosen ULM dan Ketua PMII Kalsel Soal Aksi Demo Mahasiswa Menyoal RUU KUHP dan Revisi UU KPK

DEMO DAMAI – demo digelar oleh ratusan dari beberapa elemen mahasiswa ‘ngeluruk’ke Gedung DPRD Kalel. (foto: febri)

 

BANJARMASIN – Gelombang aksi demo damai yang disuarakan mahasiswa hampir melanda di semua daerah di Indonesia. Tak terkecuali di Kota Banjarmasin aksi demo juga digelar oleh ratusan dari beberapa elemen mahasiswa ‘ngeluruk’ke Gedung DPRD Kalel. Yang intinya, menolak Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minerba, Pertahanan, Permasyarakatan dan PKS.

Terkait soal ini, Ketua PMII Kalsel Umam memberikan tanggapa, bahwa aksi damai para mahasiswa juga jangan sampai terkontaminasi kepentingan politik. “Aksi mahasiswa semoga dilakukan dengan murni, tanpa ditunggangi kepentingan politik tertentu. Sebagai sebuah hak dinegara demokrasi, aksi demo menyampaikan pendapat adalah wajar,” katanya, Jumat (27/9).

Kata Umam, sebagai mahasiswa yang nota bene pewaris kepemimpinan kedepan dalam segala aksinya kelapangan dengan demo, hendaknya mengedepankan soal substansi terhadap masalah yang dituntut. “Isu aksi harus relevan, harus dipahami dan dikaji matang terlebih dulu,” katanya.

Sementara Dosen FISIP ULM Fathurahman S.Sos MA menilai, adanya aksi dari mahasiswa karena ada penilaian kinerja para wakil rakyat di DPR RI tak sesuai dengan harapan dan ekspektasi masyarakat.

“Karena tak ada kepuasan soal RUU KUHP, revisi UU  KPK dll. Mahasiswa bereaksi. Ada common enemy bagi mahasiswa guna membangun solidaritas untuk melakukan reaksi penolakan. Selain itu, aksi demo menjawab keraguan publik bahwa mahasiswa tak kritis lagi,” urainya.

Kata Bang Fatur sapaan akrab dosen vokal ini, mahasiswa masih kritis dan idealis kecil kemungkinan ada nuansa politik ketika menyuarakan aksinya.

Karena sebagai pewaris masa depan, mahasiswa melihat ada beberapa isu besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Makanya mereka seolah tanpa komando langsung demo.

“Kami melihat saat ini ada beberapa motif demo yang dilakukan mahasiswa, yakni soal isu nasional revisi UU  KPK, hingga isu lokal, Papua. Hal ini harus jadi concern pemerintah,” katanya.

Fatur melihat, ada satu pasal yanag dinilainya masih harus diperdebatkan kembali, yakni soal seseorang yang menyimpan foto adegan video (berbau pornografi). Dimana saat ini orang Indonesia yang diduga menyimpan gambar tak senonoh dalam ponsel atau PC nya jumlahnya diatas 60 persen. “Karena merasa terancam, tentu saja warga gusar. Karena bisa dipidana. Hal ini mungkin menjadi kegundahan mahasiswa,” katanya.

Kata Fatur, Indonesia oleh sebagian orang dinilai unik dan agak aneh, karena dalam negara demokrasi. Jika ingin hidup harus mengurusi diri sendiri. Sendiri sendiri. Beda dengan negara komunis, masyarakatnya dikekang sangat kuat, dilarang mengkririk. Tapi kesejahteraan rakyatnya misalnya untuk kebutuhan makan, negara yang menjamin dan negara hadir.

“Sementara Indonesia, meski bukan negara komunis, tapi ada kesan orang yang melontarkan kritik dikriminalisasi. Itu dugaannya, semoga pandangan itu tak benar. Dan pemerintah mau untuk terima  kritikt,” katanya.

Ando Manulang, Aldi Fachrisaldi Putera

 

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed