oleh

Perwakilan Milenial di DPR Ingin Teknologi Jadi Pondasi Layanan Publik

Jakarta  – Salah satu perwakilan generasi milenial di DPR RI Rano Alfath dari Fraksi PKB menegaskan keinginannya agar teknologi menjadi fondasi pelayanan publik di Indonesia.

Teknologi harus menjadi fondasi di seluruh aspek pelayanan publik,” kata Rano yang mewakili daerah pemilihan Banten III di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, salah satu yang sangat perlu menggunakan basis teknologi adalah tata kelola birokrasi.

Menurut dia, teknologi memungkinkan pelayanan dan tata kelola birokrasi menjadi lebih efisien.

“Masih ada kendala dalam penerapannya. Salah satunya soal tata kelola birokrasi, di Banten, misalnya, harus kita akui masih ada persoalan belum siapnya SDM di tengah kemajuan zaman yang luar bisa cepat perkembangannya,” paparnya.

Padahal pada 2030, Indonesia ditargetkan menjadi negara dengan ekonomi terkuat ketujuh di dunia.

“Dan penguatan ekonomi tersebut tentunya dimulai dari daerah-daerah. Dengan penguasaan terhadap teknologi sebagai modal utamanya,” ucapnya.

Sebagai kaum milenial yang mewakili konstituen di Banten, pria kelahiran 28 November 1984 itu menegaskan kewajibannya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Banten yang selama ini menjadi salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta.

Sebagai legislator terpilih periode 2019-2024, Rano mengaku akan bersinergi dengan banyak pihak, untuk ikut membangun Provinsi Banten, daerah pemilihannya.

“Kita bisa melakukan kerja sama, itikadnya tentu adalah memberi yang terbaik untuk Banten,” katanya.

Di bawah Kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Andyka Hazrumy, Provinsi Banten diakuinya mengalami kemajuan di banyak aspek. Salah satu indikatornya, Rano mengatakan Banten berhasil meraih penghargaan kreativitas peningkatan pendapatan daerah (PAD) dalam ajang “Indonesia Award”.

“Saya kira itu adalah prestasi yang positif. ini salah satu bukti dua pemimpin ini kompilasi tua-muda yang ideal, berpengalaman hingga bisa membawa Provinsi Banten lebih baik dari sebelumnya,” tegasnya. Selain itu.

Rano juga beranggapan bahwa penghargaan tersebut tidak lain adalah berkat inovasi dan integrasi teknologi.

Iajuga menyinggung soal UU Pesantren yang baru disahkan oleh DPR-RI periode sebelumnya, hal ini lantaran Banten merupakan salah satu “rumah” tempat berkembangnya pesantren di Indonesia.

“Hal ini akan mempermudah santri-santri di Banten dalam memperdalam ilmunya baik dalam ilmu keagamaan dan kefilsafatan, dan dalam sektor industri digital. Ini merupakan upaya penguatan SDM juga,” tuturnya.

Kedepan, Rano berharap pemerintah provinsi Banten melakukan bedah persoalan, khususnya soal peningkatan sumber daya manusia, inovasi dan integrasi teknologi, dan pengawalan penerapakan UU Pesantren.

‘Bahkan bila perlu, dapat dirancang pula Peraturan Daerah yang lebih secara spesifik mengatur dukungan sarana prasarana maupun pembinaan terhadap sistem serta materi di dalam pesantren,” katanya. ant

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed