oleh

Gerakan Buruh Kalsel Tolak Revisi UU No13/2003 dan Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

BANJARMASIN- Gerakan Buruh Kalimantan Selatan terdiri dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI) dan Serikat Pekerja Perhotelan dan Kayu (SPKahut) melakukan aksi unjuk rasa damai dengan mendatangi Gedung DPRD Kalsel, Rabu (16/10).

Aksi damai yang dilakukan kurang lebih 100 orang yang mengaku anggota gabungan dari orgabnisasi buruh tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK.

Ada tiga poin tuntutan yang disuarakan para pengunjuk rasa yakni, menolak revisi UU No3/2003 tentang ketenagakerjaan versi Apindo. Memolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, cabut PP No78/2015 tentang pengupahan. Libatkan buruh dalam penyusunan UU Ketenagakerjaan.

Ketua Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhotelan (SP Kahut) Kalsel Sumarjan SH mengatakan, bahwa  beranggapan revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan semangat Presiden Jokowi untuk membangun sumber daya manusia secara utuh.

“Kami menilai Revisi UU Tenaga Kerja sebagai pukulan kaum buruh setelah PP 78 Tahun 2015 berhasil disahkan,” ujarnya.

Sumarjan mengatakan, kebijakan pemerintah belakangan dinilai lebih berpihak kepada pengusaha. Apalagi, menurutnya, revisi beleid tersebut akan menuju ke semangat fleksibilitas yang juga diinginkan oleh pengusaha. “Pekerja tetap di garis kemiskinan, itu memberi karpet merah bagi pengusaha,” ujarnya.

Karena itu, bersama dengan Gerakan Buruh Kalimantan Selatan menolak rencana pemerintah dan usulan pengusaha soal revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Beberapa poin yang dipersoalkan buruh antara lain adalah soal pelanggengan politik upah murah untuk buruh padat karya. Padahal, upah minimum itu dinilai sebagai jaring pengaman untuk kesejahteraan buruh. “Kalau kita miskin bukan karena malas bekerja tapi karena kebijakan yang memiskinkan kaum buruh,” ujarnya.

Di samping itu, usulan perluasan kontrak dan outsourcing yang dinilai semakin jauh dari kepastian kerja. Ia mengatakan usulan itu lebih mengarah kepada cara pengusaha mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Pasalnya, buruh menjadi rentan diputus hubungan kerja, dan bisa menjadi bulan-bulanan perusahaan outsourcing. “Outsourcing, kontrak, dan pemagangan malah bisa menyengsarakan.”

Sementara Ketua DPRD Kalsel Supian HK juga mengaku akan memperjuangkan dan akan koordinasi dengan 34 provinsi.

“DPRD Kalsel juga menolak dan mendukung aspirasi para buruh terkait Revisi UU No13/2003. Untuk itu suara buruh juga harus sama,” katanya.

Reporter: Maulida Fitriani

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed