oleh

Jika Karantina Diberlakukan, Pemerintah Harus Perhatikan Kedaulatan, Keamanan dan Ekososbud

Jakarta – Mengantisipasi kemungkinan akan diberlakukannya karantina yang akan diberlakukan oleh negara. Berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan maka setiap penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan harus memperhatikan beberapa hal. Diantaranya, melindungi masyarakat dari penyakit dan atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Mencegah dan menangkal penyakit dan atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. 

“Dalam menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maka Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat harus mempertimbangkan ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata koordinator executive ReThinkbyAWR Strategic Partnership Ayuningtyas Widari Ramdhaniar, Senin (30/3/2020).

Kata Tyas, dirinya bersama dengan Nukila Evanty dari Social Justice and Human Rights serta Arisakti Prihatwono dari RIGHT Asia, dan M. Aminuddin dari ISDS ingin memberikan masukan berupa “kertas posisi”  dari kajian regulasi, sosial dan ekonomi dalam penerapan lockdown berkaitan dengan penanggulangan wabah virus Corona. “Kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan ini dan kami ingin berkontribusi dan berbakti pada negara tercinta,” katanya.

Menurut Tyas, analisis kebijakan lockdown untuk Indonesia untuk menurunkan jumlah kurva positive covid-19 melalui beberapa tahapan untuk menerapkan lock down, dan rute yang dilakukan dibanyak negara. Dengan mengurangi mobilitas baik kesadaran sendiri maupun dipaksa pemerintah tujuannya agar tidak berinteraksi supaya virus tidak berpindah dan tumbuh. Dengan pola limiting crowd, limiting mobility.

“Harus dilakukan near zero mobility –artinya perjalanan antar kota dibatasi, kegiatan antar negara dikurangi, toko yang buka hanya kebutuhan essensial serta zero mobility (lock down),” paparnya.

Tyas melanjutkan, pemerintah melakukan massive testing maka testing yang paling akurat adalah yang menggunakan swapt dan dicek d pusatnya bukan rappid test. Malaysia melarang rappid test karena asymphomatis karena 30% bisa tidak benar. Test dilakukan dihari ke 8 jadi setelah 8 hari di test lagi.

“Karena balapan dengan virus karena perang menghentikan penyebaran bukan soal penyakitnya test ini Dilakukan bersamaan dengan Limiting Mobility sambil melakukan karantina agar tidak menyebar karena terus bergerak. Dan test nya langsung di labolatorium masing-masing daerah agar hasilnya cepat tak perlu ke lab kementerian dan nunggu dikabarin hasilnya karena sangat terlambat untuk diproses baik keluarganya dan tetangganya,” katanya. rel/aldi

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed