oleh

Rapat Penegasan Penerima BLT Desa Ipu” Diminta Warga Bijak Bermedsos Supaya Tidak Dimanfa’atkan Kepentingan

-KALTIM-15 views

Muara Teweh – Pemerintah Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, di Kalimantan Tengah, hari ini Jumat, 5/6/2020 telah melaksanakan Musdesus Penegasan Penerima BLT DD dan BLT Provinsi, yang dihadiri oleh semua unsur Tripika Kecamatan, diantaranya Camat, Kapolsek, Kuramil, BPMD, Tim Pendamping serta seluruh perwakilan masyarakat desa yang hadir

Setelah pembukaan rapat terbuka, Juari. selaku Pj. Kepala Desa menegaskan, “bagi penerima Bantuan Lansung Tunai BLT yang bersumber dari DD dan BLT Provinsi tidak ada lagi sebutan Satu Rekening Dua Penerima” kerna hal tersebut sekalipun baik bagi masyarakat tetapi berdampak bagi pihak pemerintah desa

“‘sekalipun ada kesepakatan antara seluruh masyarakat seperti kenaren yang di ketahui oleh pemerintah desa kami berharap
tidak ada lagi kata-kata satu Rekening dua Penerima, kerna pemerintah desa hanya mengetahui penerima BLT desa Ipu hanya ada 156 orang maka selanjutnya bagi penerima BLT DD atau BLT Provinsi bahkan penerima PKH dan KKS jangan ada lagi kata-kata satu Rekening dua penerima.

Terkait jika mau di bagikan dengan keluarga hal tersebut adalah keiklasan itu terserah si-penerima kerna itu sudah menjadi hak mutlak sepenuhnya oleh penerima. Kata Juari

Pada kesempatan yang sama Rosihan. S.Pd. selaku Camat di Kecamatan Lahei, meminta agar pemerintah desa selambat-lambatnya dalam waktu 5-7 hari harus membuat dan menempelkan Stiker yg di tempelkan pada rumah warga miskin penerima BLT DD, hal tersebut bukan saja sesuai aturan tetapi juga untuk mengurangi kecemburuan sosial dan supaya tidak lagi terulang kejadian pemanpaatan Impormasi seperti konflik media sosial kemaren.

Rosihan S. Pd menambahkan Bukan hanya itu Pemerintahan desa juga harus segra menyeleksi kembali dengan sangat teliti agar penerima PKH, BLT DD dengan penerima BLT Provinsi yang akan di bagikan besok supaya tidak terdabling.

Arbanudin selaku perwakilan masyarakat menjelaskan “benar kemaren memang ada kesepakatan masyarakat yang dituangkan dalam surat dan di sampaikan kepada pemerintah desa, kesepakatan tersebut sebenarnya hanya kesepakatan masyarakat yg tidak ada kaitanya dengan pemerintah desa, kerna menurut kami masyarakat yang terdampak Covid-19 bukan saja hanya warga miskin melainkan semua terdampak, jadi apabila dijadikan masalah hal tersebut tidak bisa di jadikan alasan untuk menyalahkan pemerintahan desa kami, kerna itu adalah kesepakatan warga terkait usulan gagasan tersebut dulunya disampaikan oleh saya sendiri kata Arbanudin.

Setelah terlaksana Penegasan Musdesus ini kita berharap tidak ada lagi komplik sosial yang dapat di manfaatkan oleh oknum-oknum kepentingan diluar sana dan Hasil musyawarah persetujuan masyarakat peserta rapat ini kita tuangkan di dalam berita acara kata Rosehan S.Pd. (Peli)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed