Selain Tahapan Sudah Ditempuh, Jumlah Pengusul Interpelasi Sudah Sangat Banyak, Aneh Jika Sampai Batal

oleh -3 views

Karawang, Infobanua.co.id – Keseriusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang soal akan menggunakan Hak Interpelasi berkaitan dengan anggaran penanganan Covid – 19 atau Virus Corona, rupanya bukan hanya wacana saja. Keseriusan agenda yang di gagas oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di buktikan dengan sudah di susunnya materi Hak Interpelasi dan sudah di tanda tangani oleh 24 anggota DPRD Karawang.

Melihat hal itu, Doni Arman dari Mimbar Kajian Masyarakat Sipil (MKMS) sangat mengapresiasi semangat ke 24 anggota DPRD Karawang, ia menjelaskan. “Ini bukan langkah main – main, ketika tahapan prosedur dan mekanisme sudah di tempuh, artinya sudah sangat serius sekali.”,

“Interpelasi bukan sesuatu hal yang tabu dalam proses politik yang di berikan oleh Undang – Undang untuk Legislator. Itu sangat konstitusional, dan mesti di lakukan pada situasi yang memang harus di lakukan. Apa lagi langkah 24 anggota DPRD Karawang ini banyak mendapat dukungan dari masyarakat umum.”, Katanya.
Sabtu, 06/06/2020

“Prosedur serta mekanisme awal sudah di lakukan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak terlaksana Interpelasi. Secara ketentuan Undang – Undang dan Tata Tertib (Tatib) sudah memenuhi syarat. Pasalnya, dari jumlah anggota dan jumlah Fraksi yang di persyaratkan, kalau di lihat dari dokumen tanda tangan anggota, itu sudah melebihi.”, Jelas Doni.

“Sebagai mana yang di atur pada Pasal 27A, UU no 22 tahun 2003. Hak Interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”, Ujarnya.

Ia juga menjelaskan. “Mekanismenya yaitu, usul di susun secara singkat dan jelas serta di sampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan di sertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya, dan itu sudah terpenuhi.”,

“Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul dit erima oleh Pimpinan DPR,D Pimpinan DPRD memberitahukan kepada anggota tentang masuknya usul interpelasi dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota” Katanya.

“Dalam Rapat Bamus yang membahas penentuan waktu pembicaraan usul interpelasi dalam Rapat Paripurna, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan usulnya secara ringkas.”, Terang Doni.

“Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul interpelasi tersebut rapat paripurna memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.”, Ungkapnya.

Doni juga memaparkan. “Selama usul interpelasi belum diputuskan menjadi interpelasi DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, yang kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.”,

“Apabila jumlah penandatangan usul interpelasi yang belum memasuki pembicaraan dalam Rapat Paripurna, ternyata menjadi kurang, harus diadakan penambahan penandatangan sehingga jumlah mencukupi.”,

“Apabila sampai 2 kali Masa Persidangan jumlah penandatangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur dan apabila usul interpelasi tersebut disetujui sebagai interpelasi DPRD, Pimpinan DPRD menyampaikannya kepada Kepala Daerah dan mengundang Kepala Daerah untuk memberikan keterangan.”, Tegasnya.

“Terhadap keterangan Kepala Daerah diberikan kesempatan kepada pengusul dan Anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Atas pendapat pengusul dan/atau anggota yang lain, Kepala Daerah memberikan jawabannya. Terhadap keterangan dan jawaban Kepala Daerah, anggota dapat mengajukan usul pernyataan pendapat.”, Imbuhnya.

“Jika sampai waktu penutupan Masa Sidang yang bersangkut ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan, pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Kepala Daerag tersebut dinyatakan selesai dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang yang bersangkutan.”,

“Jadi sudah sangat jelas agenda Interpelasi yang sudah memasuki tahapan mekanisme awal ini sudah tidak ada alasan untuk gagal atau batal. Kecuali dari sekian banyak, yakni 24 anggota yang sudah tanda tangan, di kemudian hari mencabut usulannya, sehingga mengurangi jumlah syarat yang di persyaratkan.”, Tutup Doni.

Iswanto.

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.