oleh

Diduga Korupsi, Kades Karuing Diberhentikan Tidak sesuai Dengan Permendagri dan UU Desa

-KALTENG-25 views

Katingan, infobanua.co.id – Wanto Sripo Kepala Desa ( Kades ) Karuing Kecamatan Kamipang Periode 2016-2022 diberhentikan oleh Bupati Katingan dengan Surat Keputusan Bupati Katingan No.141/106 Tahun 2020.
atas tuduhan telah menggunakan Dana Desa senilai Rp.616.562.797,82 untuk Tahun Anggaran 2019.

Pemberhentian jabatannya itu tidak sesuai prosedur bahkan sebelumya dia tidak pernah dipanggil oleh Pihak Kecamatan Kamipang maupun Inspektorat Kabupaten Katingan.

Ketika awak media mendatangi Kades Karuing Wanto Sripo ( 17/5/2020 ) di rumah beliau menjelaskan, dirinya dituduh telah menggunakan Dana Desa senilai Rp. 616.562.797,82 untuk Tahun Anggaran 2019 secara tidak benar.

“Saya tidak pernah korupsi,saya tidak pernah dipanggil, diperiksa dan Vonis tapi kenapa diberhentikan,”Tegas Wanto

Menurut nya tuduhan itu atas dasar laporan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti dalam surat BPD Desa Karuing Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan No.07/BPD-KRG/II-2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Pengusulan Pemberhentian Kades Karuing Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan, ucapnya.

Wanto melanjutkan, Menanggapi surat laporan Ketua BPD maka Pihak PEMDA Katingan menetapkan pemberhentian, karena tidak lagi memenuhi syarat dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/206 tahun 2020, dalam Surat Keputusan itu juga dilakukan penggantian sementara waktu sebagai Kepala Desa dengan menunjuk Sekdes sebagai PLT Kades.

“Saya tidak melakukan hal itu ( Korupsi ) kenapa disuruh mengembalikan dana sebesar Rp. 616.562.797,82 dalam jangka waktu 60 hari dan dana tersebut harus disetorkan ke kas rekening Desa Karuing,”jelas Wanto dengan nada sedih.

Kades Karuing Wanto Sripo membeberkan semua program yang dilakukan kepada awak media bahwa penggunaan dana sudah dilakukan sesuai dengan peruntukan yaitu :
1. Pengadaan Pembangunan PLTS Tahun Anggaran 2019.
2. Operasional patrol dan penanggulangan Bencana kebakaran hutan dan lahan.
3. Pelaksanaan pembangunan desa belanja bahan material kayu pembangunan rumah balai desa,WC, Polindes, rehab penggilingan padi desa dan tower pantau api
4. Belanja Alat tulis
5. Pelaksanaan pembangunan Desa, belanja pengadaan pakaian training kader Posyandu
6. Pelaksanaan pembangunan desa belanja pengadaan alat tambahan Posyandu
7. Pelaksanaan pembangunan desa belanja pengadaan karpet lantai posyandu.

Awak media terjun kelapangan dan mencari kebenaran sesuai fakta dengan di damping Kades Karuing Wanto Sripo untuk melihat langsung fisik pembangunan yang dia katakan itu memang betul ada. Sementara material kayu untuk pembangunan rumah baca menurut Wanto uangnya sudah dibayarkan ke penggesek kayu yang nantinya kayu itu akan digunakan untuk bangunan Rumah Baca Desa WC, Polindes Desa, Rehab penggilingan padi Desa serta Tower Pantau Api.

Setelah awak media melakukan pengecekan di Desa Karuing kami lanjut menuju Kantor Camat Kamipang dan berhasil menemui Camat Kamipang Sukarti Alijat pada tanggal 19 Mei 2020 mengatakan, bahwa dia mengetahui pemecatan itu dari ketua BPD Desa Karuing yang berkunjung ke kantornya beberapa waktu lalu.

“Kami pihak Kecamatan Kamipang berharap Wanto Sripo bisa mempertanggung jawabkan pekerjaannya secara benar dan baik sekaligus untuk membuat pembuktian untuk pertanggung jawaban dia sebagai Kades,”tegas Camat.

Awak media menduga adanya salah Prosedural, dalam proses pemecatan Kades harus sesuai dengan Permendagri No. 82 Tahun 2015 Pasal 8 (poin G) dan Pasal 40-47 Undang-undang Desa, yang tertuang dalam pasal 42 : Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, terhadap keamanan negara.

Dalam kasus tersebut, Kepala Desa hanya diberikan status diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota hingga ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seperti Ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 43 yang bunyinya Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ( Didik Sudarmadi ).

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed