oleh

Pemerhati Bantah Tudingan KBC Soal Kejari Karawang Jadi Humas Pemkab Karawang

-JABAR-12 views

Karawang, Infobanua.co.id – Statement Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang di beberapa media massa perihal anggaran penanganan Covid – 19 atau Virus Corona yang mengatakan bahwa masyarakat harus bersabar soal transparansi anggaran, dengan alasan bahwa anggaran masih berjalan.

Menyikapi hal itu, Karawang Budgeting Control (KBC) menganggap Kejari Karawang keliru dan menjadi dasar bagi KBC untuk mengkritisi Kejari Karawang yang di anggapnya sebagai Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten (Humas Pemkab) Karawang.

KBC juga mengatakan, setiap pengelolaan anggaran yang bersih harus berbasis Transparan, Akuntable, Parsitipatif serta harus di lakukan dengan tertib dan disiplin.

Jadi kenapa harus menunggu bukanya dalam setiap pengambilan kebijak anggaran sudah dipersiapkan mulai dari payung hukum, Rencana Anggaran dan Alokasinya jadi tidak mungkin laporan di siapakn belakangan ketika peroses anggaranya sudah terjadi?

Berbeda dengan pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan. Pemerhati yang sudah biasa mengkaji serta menyikapi beberapa persoalan di lingkup Pemerintahan Karawang ini menjelaskan. “Tidak ada yang salah dengan sikap mau pun statement Kejari Karawang dalam menjawab pertanyaan masyarakat perihal anggaran Covid, semua itu berlandaskan kepada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2020, SE Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020.”, Terangnya.minggu,07/06/2020

“Ada pun terkait pernyataan atau statement Kejari Karawang soal meminta masyarakat untuk bersabar. Ya memang seperti itu seharusnya, saya contohkan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ketika normal pun, yang namanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati itu di laksanakan pada akhir Tahun Anggaran. Begitu pun laporan – laporan pertanggung jawaban anggaran di lembaga mana pun, baik lembaga Pemerintahan atau pun swasta.”, Jelas Andri.

“Kalau pun Kejari Karawang menjawab pertanyaan kalangan media, saya anggap sah – sah saja, bukan berarti memposisikan sebagai Humas Pemkab Karawang. Kejari Karawang memberikan tanggapan atau respon karena memang memiliki tugas serta tanggung jawab yang di amanatkan oleh regulasi. Kecuali kalau Kejari Karawang tidak memiliki kapasitas job apa pun dalam persoalan ini, lalu tiba – tiba statement, itu baru aneh.”, Katanya.

Kemudian di ungkapkannya. “Adapun, tujuan pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, salah satunya memberi landasan hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah tak biasa akibat pandemi Covid-19.”,

“Langkah – langkah itu, sambung Andri, di terapkan di bidang keuangan negara dan sektor keuangan dalam rangka penanganan krisis kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan keuangan.”,

“Bahkan pada Pasal 27 di tegaskan. Biaya yang telah di keluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Hal itu sejalan dengan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22 Ayat 1.”, Ujar Andri.

“Kalau KBC mendorong agar Pemkab Karawang lakukan transparansi anggaran Covid – 19 dan sejalam dengan Pemerintan Pusat. Ya apa yang di lakukan oleh Pemkab Karawang selama ini dan meminta Kejari Karawang melakukan pendampingan, itu merupakan kepatuhan Pemkab terhadap aturan dan terhadap Pemerintan Pusat.”, Pungkasnya.

Iswanto.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed