oleh

Bawaslu Kabupaten Blitar, Tidak Mendapatkan Anggaran Tambahan

-Blitar-2 views

Blitar, Infobanua.co.id – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Setentak 2020 akan digelar pada 09 Desember 2020 mendatang, tak terkecuali di Kabupaten Blitar.

Digelar masih dalam situasi pandemi covid-19. Sehingga protokol kesehatan wajib diterapkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengusulkan penambahan anggaran senilai Rp 31 miliar untuk pemenuhan protokol keasehatan.

Usulan itu telah disampaikan saat dilakukan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Bawaslu. Dalam kesempatan itu, Bawaslu menyampaikan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjalankan protokol kesehatan pada Pilkada 09 Desember 2020 nanti.

Hanya saja, sesuai kesepakatan bersama tidak ada penambahan anggaran untuk Bawaslu.

“Usulannya ada, namun pada kesepakatan rapat bersama, anggaran kita masih sesuai yang tertuang dalam NPHD, yakni Rp 14 miliar. Namun untuk kebutuhan pengamanan covid-19, yaitu Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas berupa masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer, serta rapid test dan multivitamin, telah disediakan oleh Pemkab. Blitar melalui Dinas Kesehatan,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Sholahudin, Selasa 09-06-2020.

Menurut Hakam, sebenarnya sudah melakukan restrukturisasi terhadap NPHD yang sudah diberikan untuk lebih dioptimalkan. Setelah melakukan pengalihan dan pergeseran, ada beberapa pengajuan tambahan. Namun hasil kesepakatan bersama dengan TAPD yang diwakili BPKAD, Bappeda, tidak ada penambahan, hanya saja pengamanan covid-19 pengadaannya dilakukan Dinas Kesehatan.

Selanjutnya Hakam menerangkan bahwa, Pilkada 2020 dilanjutkan dengan mempertimbangkan jaminan keselamatan dimasa pandemi vovid-19. Sehingga sisi keamanan jaminan kesehatan menjadi titik poin dalam pelaksanaan tahapan Pilkada yang akan digelar dimulai 15 -06-2020.

Sehingga karena prioritas keselamatan dengan memperhatikan protokol kesehatan, maka Bawaslu juga mengajukan kepada Pemda terkait dengan jaminan covid-19.

“Karena TPS tambah 200, maka pengawas akan bertambah 200 juga. Untuk teknis perekrutannya akan dilakukan oleh Panwascam. Kini kita masih menunggu surat resmi dari Bawaslu Provinsi dan RI untuk pengaktifan lembaga ad hoc ditingkat kecamatan dan pengawas di desa atau kelurahan,” pungkasnya. (Eko.B)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed