oleh

Pemerhati : Tak Perlu Tuding Kejaksaan Sebagai Humas Pemda, Fokus Saja Pada Hasil RDP DPRD

Karawang, Infobanua.co.id – Penanggulangan wabah Virus Corona atau Covid – 19 di Karawang sejak awal sudah menjadi polemik, dan akhir – akhir ini berkaitan dengan masalah anggaran sedang menjadi trending tofik. Semakin menghangat setelah salah satu Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang menggulirkan soal Hak Interpelasi yang berlanjut pada tahapan proses pendandatanganan usulan dari beberapa perwakilan Fraksi dengan jumlah anggota DPRD Karawang sebanyak 24 orang.

Pasalnya, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hasil refocusing sebesar Rp 108 miliar yang di alokasikan untuk penanggulangan wabah Virus Corona, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang belum dapat menjelaskan peruntukan serta penggunaannya kepada DPRD Karawang

Pemerhati politik dan pemerintahan yang juga berprofesi sebagai pengacara, H. Asep Agustian, SH. MH, berpendapat bahwa persoalan Covid ini belum selesai. Karena saat ini baru memasuki fase New Normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Jadi menurutnya, sangat lah wajar ketika Pemkab Karawang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) belum dapat melaporkan ke DPRD Karawang.

Lebih lanjut, pria yang akrab dengan panggilan Asep Kuncir (Askun) ini mengatakan. “Ya ketika DPRD Karawang mempertanyakan, menurut saya sesuatu hal yang sangat wajar, karena memang itu uang rakyat. Sebab selama berjalannya penanggulangan Covid ini, dari total anggaran refocusing Rp 108 M, yang baru terpakai Rp 50,8 M. Sisanya kemana dan mau di buat seperti apa?”, Tanya Askun.

“Tapi tidak perlu juga DPRD Karawang melakukan Hak Interpelasi. Masyarakat hanya meminta transparansi anggaran yang sudah terpakai dan sisanya kemana? Lalu, saya sendiri sangat paham, Ini Covidnya belum selesai. Sehingga anggaran yang tersisa bisa saja untuk mengantisipasi segala kemungkinan ketika sudah memasuki fase AKB.”, Prediksi Askun.

“Cukup lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan hasil RDP DPRD dengan TAPD harusnya di buka ke publik. Agar publik juga tahu. Bukan malah melakukan RDP secara tertutup. Katanya DPRD mau ada transparansi? Tapi kok RDP saja harus tertutup? Wartawan mau meliput saja sampai di jaga oleh Security. Di mana transfaransinya dengan rakyat? Sementara yang namanya DPR RI ketika melakukan RDP biasanya di buka untuk publik, bahkan melakukan siaran langsung.”, Tegasnya.

Selanjutnya Askun juga mengatakan mengutarakan. “Yang tidak kalah penting ada soal keterbukaan nilai hasil refocusing dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Apa kah betul hanya 108 M saja dana dari hasil refocusing? Karena logikanya dari semua OPD banyak sekali yang di refocusing, dari dana infrastruktur dan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saja itu sudah berapa, belum lagi OPD lain. Masa hanya 108 M? Semuanya sudah di tarik dan di geser anggarannya.”,

Kemudian Askun mempertanyakan terkait bantuan pihak swasta. “Yang lebih menyakitkan lagi bagi rakyat, belum terbukanya perihal sumbangan – sumbangan di luar APBD. Buka dong semuanya ke publik! Saya ambil contoh yang nominalnya Rp 1 M saja, itu sudah 1,5 Bulan baru di masukan ke rekening. Itu pun setelah ramai mendapat sindirian – sindirian di Media Sosial (Medsos).”,

“Dalam persoalan ini, jangan lah saling menyalahkan dan mencari pembenaran antara Bupati dan Wakil Bupati. Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama kok. Kita di sini mencari kebenaran, yang sebenarnya dana refocusing APBD berapa, terus sumbangan dari pihak swasta berapa? Seperti yang kita ketahui bersama, selain yang pernah di terima oleh Wabup, ada juga sumbangan dari pihak swasta yang masuk ke rekening salah satu yayasan yang di tunjuk sebagai mitra Gugus Tugas. Itu juga harus di buka ke publik.”, Ujarnya.

Di sisi lain sempat di persoalkannya sikap Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang yang di tuding berperan ganda menjadi Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkab Karawang. Askun dengan nada tegas mengatakan. “Kejaksaan itu bukan berperan ganda menjadi Humas Pemda, tapi mereka hanya melakukan pendampingan dalam menjalankan amanat regulasi, untuk mendampingi jalannya realisasi penggunaan anggaran Covid. Jadi tidak perlu lah melebar kemana – mana, sekarang kita fokus saja pada atensi masyarakat yang meminta Pemkab Karawang terbuka setransparan mungkin soal anggaran Covid ini.”, Terang Askun.

“Tetapi, walau ada pendampingan, bukan berarti ketika ada penyalah gunaan tidak bisa di proses secara hukum. Ingat! Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dengan tegas mengatakan, bahwa jika terjadi tindak pidana korupsi, bisa di hukum mati. Begitu pun dengan Presiden, beliau mengatakan, kalau bermain – main dengan anggaran Covid bisa di hukum seumur hidup.”, Pungkasnya

Siswanto.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed