oleh

Dampak Pemecatan Sekdes Tulungrejo, Kab.Blitar, Membuat PPDI Tidak Serujuk

Blitar, Infobanua.co.id – Berapa hari lalu terjadi unjuk rasa oleh warga Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, tentang Sekretaris Desa yang diduga memalsu SK Kepala Desanya. Tapi dari pihak berwajib tidak segera menahan Sekdes.

Akhirnya, hari ini, Selasa 16-06-2020, sepuluh orang perwakilan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Cabang Blitar menyikapi kasus pemecatan Sekdes Tulungrejo, tersebut.

Para abdi desa ini prihatin dengan adanya kondisi Surat Keputusan (SK) pemecatan yang dibuat Kepala Desa Tulungrejo, Suwadi.

Koordinator PPDI, Budiono menjelaskan bahwa, hasil audensi dengan Camat Gandusari, Bambang Setiadji, kesepakatan audensi menganggap bahwa SK pemecatan kepala desa terhadap Sekdes tidak sesuai prosedur. Sehingga kesepakatan pertama, camat selaku pembina desa diminta konsultasi terhadap kepala desanya terkait terbitnya SK bermasalah tersebut.

Selanjutnya PPDI meminta agar kepala desa mencabut SK terhadap Sekdesnya.

“Kami laksanakan secara prosedural, teman-teman PPDI meminta Pak Camat konsultasikan ulang dengan Pak Lurahnya, agar SK-nya dicabut, karena dianggap mencedarai administrasi Peraturan Bupati (Perbub),” kata Koordinator PPDI, Budiono.

Sementara Camat Gandusari, Bambang Setiadji, berpesan kepada masyarakat Tulungrejo agar bisa bersatu dan kompak.

“Kami selaku pembina desa meminta warga desa kompak dan guyub rukun. Agar pembangunan di desa berjalan lancar, demi pemanfaatan warga desa sendiri,” jelas Bambang.

Sementara itu, Kepala Desa Suwadi, tidak mau berspekulasi keyakinanya terhadap mayoritas masyarakat yang memilih dia sebagai Kepala Desa.

“Kami ini orang tua yang tugas saya mengayomi seluruh warga kami, baik yang memilih kami atau tidak. Semua kami perlakukan sama. Kalau tidak sesuai Perbup 9 tahun 2017, tentang pengangkatan dan pemberhentian aparat desa yang mana,” katanya dengan penuh tanya.

Lebih lanjut Suwadi memaparkan bahwa, selama ini telah menjaga kondusifitas wilayahnya. Namun karena desakan mayoritas warga, sesuai kewenangannya diterbitkan SK pemecatan.

“Negara kami negara hukum, kalau kebijakan kami dianggap menyalahi aturan, aturan yang mana. Saya dipanggil Pak Camat kami konsultasikan sesuai Perbup, kami dihadang beberapa orang, akhirnya kami balik ke kantor desa,” jlentrehnya.

Dengan nada serius, Suwadi meminta semua pihak harus menjaga kedamaian di desa agar kondusif.

“Kalau memang ada yang kurang puas dengan SK tersebut, silahkan menempuh jalur hukum, tidak perlu mengerahkan massa di luar warga Tulungrejo,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, setelah dipecat, sejak tanggal 04 juni 2020 yang lalu, masyarakat meminta polisi segera menangkap Suhendar (40) Sekdes Tulungrejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Minggu siang, puluhan tokoh masyarakat menggelar aksi di balai desa. Mereka membawa beberapa poster yang isinya, Tangkap sekdes yang memalsu SK Kepala desa. Masayarakat Resah Karena Sekdes Menghilangkan Dokumen Desa. Sekdes Angkuh Harus Ditangkap Polisi

“Mengamuknya Masyarakat, karena polisi lamban dalam menangani kasus dugaan pemalsuan dokumen dan SK Kepala desa, ” jelas salah satu tokoh masyarakat Dusun Sumberejo.

Begitu diproses, para perangkat desa lainnya dimintai keterangan sebagai saksi. Namun hingga kini, belum juga dilakukan penahanan terhadap Suhendar. Puncaknya, masyarakat bergolak mendesak aparat kepolisian segera menetapkan Suhendar sebagai tersangka

Sedangkan Kepala Desa Tulungrejo, Suwadi membenarkan, atas desakan mayoritas masyarakat meminta Sekdes diberhentikan. SK pemberhentian tidak hormat telah kami layangkan kepada yang bersangkutan tanggal p
08 Juni kemarin,” pungkasnya. (Eko.B)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed