oleh

Pemkab Pangandaran Gelar Rapat Evaluasi PSBB Propesional Di Di Wilayah Pangandaran

-JABAR-10 views

Pangandaran infobanua.co.id – Sekda Pangandaran melaksanakan rapat evaluasi Pembatasan Sosial Bersekala Besar Profesional di wilayah Bertempat di Aula kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Jawabarat.
Kamis (18/06/2020).

Rapat tersebut melalui video confrence zoom meeting, selaku penanggung jawab kegiatan Sekda Kabupaten Pangandaran (Drs. H. Kusdiana MM).

Kegiatan Rapat teresbut di Hadiri 15 orang diantaranya :Danramil Pangandaran Mayor inf.Ikeu Masrik, Camat Pangandaran Drs.Yadi Setiadi, Yang mewakili Kapolsek Pangandaran Iptu Dahlan, Dan Para kepala Desa Wilayah Pangandaran.

Dalam rapat ( PSBB ) Peopesional itu Bupati kabupaten Pangandaran menyampaikan;

Pelajaran yang sangat berharga dalam menyikapi permasalahan ini adalah kita harus hati-hati terhadap pendatang dan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan.

Kita tidak ingin menjadi klaster dalam penyebaran Covid-19 maka dari pada itu himbauan saya menghidupkan kembali pos isolasi mandiri di tiap daerah atau Desa dengan ketentuan sebagai berikut, prioritaskan yang ber-KTP Kabupaten Pangandaran dan satgas penanggulangan Covid-19 membawa ODP ke Labkesda untuk melaksanakan Swab secara gratis dan luar ber-KTP Pangandaran di kenakan biaya Rp 200.000 untuk pengganti alat Rapid tes tersebut.

Isolasi mandiri harus betul betul diawasi satgas penanggulangan Covid-19 tingkat Desa sesuai ketentuan minimal ODP tidak keluar rumah secara bebas,dan tetap harus jaga jarak Cuci tangan pake Masker (DJCM).
Dari sektor pariwisata dan pelaku wisata harus memperhatikan SOP kesehatan,bukanya sektor destinasi wisata secara personal maka diharapkan agar kedepannya pariwisata yang ada di Pangandaran secara menyeluruh akan tetapi dirasa, sampai saat ini masih banyak ditemukan kendala terutama tidak pakai masker dan harus terkendali betul.

Dan Kabupaten Pangandaran sampai saat ini masih di anggap tangguh dan mampu untuk mengurangi penyebaran meluasnya Covid-19 tingkat Jabar.
Mengenai bantuan sosial ada pemutahiran data tahap berikutnya dan nominalnya tidak sama dengan tahap 1 dan 2, penanganan dampak ekonomi antara lain subsidi kredit usaha bagi pelaku usaha, stimulasi pajak daerah, pembebasan retribusi pasar.”katanya.

( Mahendra/Humas Polres Ciamis )

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed