oleh

BKD Kota Blitar, Pastikan Kekosongan Kepala OPD Tidak Bisa Dilakukan Tahun Ini

Blitar, Infobanua.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar memastikan pengisian kekosongan enam jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Blitar tidak bisa dilaksanakan di tahun 2020 ini.

Pengisian kekosongan enam jabatan kepala OPD paling cepat baru bisa dilakukan pada bulan Agustus 2021.

“Kalau tahun ini sudah tidak bisa dilakukan pengisian kekosongan jabatan kepala OPD, paling cepat bisa dilakukan baru bulan Agustus tahun depan,” kata Kepala BKD Kota Blitar, Suyoto, Jum’at 19-06-2020.

Menurut Suyoto, sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi maupun pengisian jabatan kosong minimal enam bulan sebelum pelaksanaan Pilkada dan enam bulan setelah pelantikan.

Jika Pilkada serentak dilaksanakan 09 Desember 2020, maka saat ini kepala daerah sudah tidak bisa melakukan mutasi maupun pengisian jabatan kosong.

Kecuali, jika ada rekomendasi dari Gubernur dan Mendagri baru bisa melakukan pengisian jabatan kosong.

“Kalau pelantikan kepala daerah dilakukan Februari 2020, berarti paling cepat pengisian jabatan kosong baru bisa dilaksanakan pada bulan Agustus 2021,” jlentrehnya.

Selanjutnya Suyoto menjelaskan bahwa, jalan satu-satunya untuk menjamin tugas pokok fungsi agar tetap berjalan, yaitu, dengan cara penunjukkan Pelaksana tugas (Plt) di sejumlah jabatan kepala OPD yang kosong. Karena fungsi pelaksana tugas juga sama dengan jabatan definitif.

“Sekarang, jalan satu-satunya menunjuk pelaksana tugas untuk sejumlah kepala OPD yang kosong. Meski dijabat pelaksana tugas, kami menjamin pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan lancar,” terangnya.

Enam jabatan kepala OPD di lingkungan Pemkot Blitar yang saat ini kosong, yaitu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Dinas Koperasi dan UMKM, Inspektorat Daerah, dan Satpol PP.

“Pada 01 November 2020 ini juga ada satu lagi kepala OPD yang pensiun, yaitu, kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Nanti juga kami isi dengan pelaksana tugas,” pungkasnya.

Untuk diketahui bahwa, sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi mendesak Wali Kota Blitar, Santoso segera melakukan mutasi untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan kepala OPD di lingkungan Pemkot Blitar.

Desakan melakukan mutasi itu muncul setelah Santoso resmi dilantik menjadi Wali Kota Blitar definitif sisa masa jabatan 2016-2021 oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pada Rabu 19-05-2020 lalu. (Eko.B)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed