oleh

Agar UMKM di Blitar Tetap Eksis, Dewan Mendorong Kepada Pemkab.Blitar Untuk Membantunya

Blitar, Infobanua.co.id – Dampak pandemi Corona Virus Disease-19 atau covid-19 yang belum juga usai, sehingga berdampak terhadap sektor usaha. Tidak hanya sektor usaha skala besar. Dampaknya juga dirasakan pelaku UMKM.

Untuk itu Dwan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, mendorong agar Pemkab Blitar memberikan bantuan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Idris  Marbawi mengatakan bahwa, pihaknya mendorong agar Pemkab Blitar memberikan bantuan kepada pelaku usaha agar mereka tetap bisa bertahan dalam situasi pandemi covid-19.

“Beberapa waktu lalu, kami telah melakukan rapat kerja evaluasi penanganan covid-19 bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Disperindag. Dalam rapat itu, kami menyampaikan pandangan bahwa sektor UMKM pasti terdampak pandemi ini. Oleh sebab itu, Dinas Koperasi dan Disperindag harus memberikan bantuan kepada pelaku usaha agar bisa tetap bertahan ditengah situasi seperti saat ini,” kata Idris Marbawi, Selasa 23-06-2020.

Menurut dia, bahwa bantuan yang diberikan Pemda bisa berupa fasilitas. Seperti membantu distribusi produk UMKM.

“Kami mendorong agar Pemkab Blitar membantu distribusi produk UMKM. Apalagi sekarang PSBB sudah mulai beralih ke new normal. Selain itu, selanjutnya diberikan motivasi agar mereka tetap berkembang walau di tengah pandemi seperti sekarang,” jlentrehnya.

Menurutnya New normal life harus dimanfaatkan untuk mendorong kebangkitan sektor UMKM. Dewan berharap di masa new normal nanti, para pelaku UMKM tetap berjualan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Agar tidak terjadi kluster baru, sosialisasi juga harus diberikan kepada para pedagang di pasar tradisional. Harapannya para pedagang tetap beroperasi dan PAD pasar tetap bisa dipertahankan.

“Sosialisasi harus diberikan agar di era new normal nanti para pelaku UMKM dan pedagang pasar memiliki mental yang kuat dan tetap bekerja sehingga roda perekonomian berjalan lancar. Khsusus untuk pasar, Pemkab Blitar harus menyiapkan fasilitas pendukung di pasar-pasar agar para pedagang bisa mematuhi protokol kesehatan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, Ulfie Zulfiqar Zuqsas mengatakan bahwa, data di instansinya mencatat  pada tahun 2017 setidaknya ada 9.200 pelaku usaha mikro di Kabupaten Blitar. Dari jumlah itu, Pemkab Blitar baru melakukan pembinaan terhadap 2.200 pelaku usaha mikro.

Ulfie juga mennerangkan bahwa, pandemi virus covid-19 berdampak besar bagi pelaku usaha mikro. Pasalnya, banyak pembatalan pesanan akibat PSBB sehingga mengakibatkan pelaku usaha mikro melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya.

“Kami alokasikan anggaran Rp 1,7 miliar untuk 130 UMKM, karena mereka bergabung untuk menyuplai bansos dengan 46 varian produk. Produk mereka kami beli untuk membantu mereka bertahan. Pak Rijanto Bupati Blitar, memberi himbauan agar menggunakan produk-produk dari UKM Kabupaten Blitar sebagai bantuan sosial tahap satu. Bantuan tahap kedua akan membeli barang dari UMKM yang lainnya” terang Ulfie.

Kepala Disperindag Kabupaten Blitar Tavip Wiyono, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPRD, menyampaikan bahwa dampak covid-19 sangat berpengaruh di lingkungan pasar rakyat. Sebagai bentuk pencegahan covid-19, pihaknya melakukan beberapa upaya.

Di antaranya penyemprotan disinfektan, pembagian masker, hand sanitizer, dan telah melakukan rapid test kepada pedagang pasar di beberapa pasar di Kabupaten Blitar.

Terobosan juga dilakukan dengan meluncurkan Mak Online. Sebuah aplikasi online untuk pedagang agar tingkat penjualan tetap stabil serta mengurangi tatap muka.

“Kami dari Disperindag juga menyediakan sambel pecel dan kecap dari IKM untuk bansos. Terkait pasar rakyat yang menjadi klaster dari penyebaran covid-19, kami sudah melakukan protokol kesehatan dan melakukan rapid test kepada pedagang pasar, ” jelasnya. (Eko.B)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed