oleh

Kukar Raih Kembali WTP

Kukar – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang (UU) untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah. Tujuannya untuk memastikan dana dari rakyat dikelola dengan transparan dan akuntabel. Dalam pemberian opini, audit yang dilakukan bersifat tahunan. Di mulai dari 1 Januari hingga tutup buku pada 31 Desember. Meskipun seluruh transaksi belanja biasanya dihentikan pada tanggal 26 Desember. Dibawah Kepemimpinan Edi Damansyah Kukar Kembali Raih WTP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 kepada 10 kabupaten / kota se Kaltim. Dalam penyerahan LHP atas LKPD tersebut kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . Opini WTP tersebut diberikan atas kepatuhan pemkab Kukar dalam pengelolaan keuangan daerah. LHP LKPD tahun 2019 tersebut diserahkan secara langsung oleh kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar kepada Bupati Kukar Edi Damansyah digedung BPK Samarinda. Selasa, (23/06/2020) Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar mengatakan walau sejak awal pemeriksaan dibulan Januari sudah dalam kondisi pandemi covid 19 pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap LKPD pemerintah kabupaten / kota tetap mengacu pada kaidah – kaidah dan norma hukum yang berlaku, tidak mengurangi kwalitas hasil pemeriksaannya. (HR)PKP

Sumber:  diskominfo.kukarkab.go.id 

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed