oleh

PENGELOLAAN KEUANGAN PEMKAB NUNUKAN NILAI SEHAT TERBUKTI BERTURUT-TURUT DAPAT WTP DARI BPK.

Dalam laporan pertanggungjawaban bupati nunukan selama 4 tahun memimpin nunukan selalu SEHAT Sesuai hasil Audit BPK RI memperlihatkan kinerja dalam bidang pengelolaan keuangan selalu dapat WTP

Nunukan – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid SE,MM menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna ke-3, Masa Sidang III DPRD Kabupaten. Nunukan,.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nunukan, Hj. Rahma Leppa didampingi Wakil Ketua II DPRD Burhanuddin Shi,MM, yang membahas Penyampaian Nota pejelasan Bupati terhadap Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019.

Bupati menjelaskan bahwa Nota Penjelasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan telah mendapatkan predikat WTP.

“Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bagi kami yang ” terpenting bukan WTP-nya tetapi kemampuan kita menselaraskan WTP ini dengan peningkatan kinerja kita di semua aspek pelayanan kepada masyarakat,” ujar bupati dihadapan anggota dewan yang terhormat.

Bupati menyampaikan, laporan realisasi anggaran 2019 tersebut, sudah termasuk realisasi anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana Operasional Sekolah (BOS) yang meliputi lembaga Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri di Kab. Nunukan tahun 2019.

Dilihat dari laporan tertulis Bupati, Pendapatan Daerah pada tahun 2019, dianggarkan sebesar Rp1.373.862.433.759,49 dengan realisasi mencapai 88,11% atau sebesar Rp1.210.576.410.412,97.

Pendapatan Daerah itu, terdiri Target pendapatan asli daerah sebesar Rp.111.331.435.802,00 dan terealisasi sebesar Rp. 104.841.099.340,75

Di samping itu, Pendapatan Daerah juga berasal dari Pendapatan Transfer, yaitu pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Target pendapatan transfer sebesar Rp.1.042.183.931.957,49 dan terealisasi   sebesar rp. 882.872.516.041,39.

Dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan.

Sedangkan  target lain – lain pendapatan yang sah pada tahun  2019 sebesar  Rp.  220.347.066.000,00  dan  terealisasi sebesar  Rp.  222.862.795.030,83

Anggaran  belanja  dan transfer   bantuan keuangan  ke desa  dalam  apbd kabupaten  nunukan  tahun  anggaran 2019 sebesar   Rp.1.384.690.269.397,333  sebesar Rp 1.202.701.621.282,31 atau  86,86%,   dengan  rincian   sebagai  berikut:

Belanja  operas!  Terdiri   dari belanja  pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi,  belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dianggarkan.

Belanja  modal  terdiri  dari  belanja  tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan,  irigasi  dan jaringan,    dan belanja  aset tetap lainnya yang dianggarkan sebesar Rp.255.368.260.235,37.

Belanja tidak terduga   dianggarkan sebesar Rp.3.500.000.000,00  Dengan  realisasi  belanja  sebesa Rp.525. 912. 960,00

Transfer bantuan  keuangan ke  desa pada tahun anggaran 2019 dianggarkan
Rp. 271.994.019.536,91

Sedangkan untuk Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan yaitu penggunaan silpa yang dianggarkan sebesar   Rp.13.827.835.637,84 dengan realisasi Rp. 25.943.094.764,59 dan pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal Pemerintah Kabupaten  Nunukan yang dianggarkan sebesar  Rp.  3.000.000.000, dengan  realisasi 100%.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019    yang disampaikan Bupati nunukan merupakan laporan tentang kinerja pengelolaan Keuangan.
Bupati nunukan mengingatkan keoada kita semua bahwa bahwa saya betsama jajaran.pemkab nunukan membuka diri ubtuk menerimah betbagaibsaran dan masukan yang positif karena dari berbagai program Pelaksanaan kegiatan masih terdapat sejumlah kekurangan dan kelemahan yang membutuhkan pembenahan yang lebih lanjud.

Bupati berharao agar nota Rancangan Peraturan daerah kabupaten nunukan tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2019 dapat dibahas kebih lanjud dan disahkan menjadi Peraturan daerah kabupaten nunukan.

Lanjud Bupati dihadapan anggota adewan yang terhormat” Boleh kita berbeda partai dan berbeda pilihan tetapi tetap satu dalam tujuan untuk terus membangun kabupaten nunukan yang dilandasi dengan ketulusan keimanan dan ketaqwaan ujar bupati menutupnya.(Amsal nunukan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed