Kembali Timbulkan Dampak, Kades Wadas Desak Pemerintah Tinjau Kembali Kegiatan Di KJIE

Karawang, Infobanua.co.id – Beberapa waktu terakhir ini, Karawang sedang dihebohkan dengan gonjang – ganjing perizinan penataan lahan untuk perkebunan kopi digunung Puncak Sempur yang berlokasi di Desa Cintalaksana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang.

Karena pasca adanya kunjungan Dedi Mulyadi, selaku Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), diketahui penataan lahan tersebut belum terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Tetapi, selang beberapa hari saja sejak viral. Pemilik lahan langsung dapat menyelesaikan aspek – aspek perizinan tersebut.

Berbeda dengan kegiatan pembangunan real estate atau perumahan elite yang berada di Karawang Jabar Industrial Estate (KJIE) Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Setelah sekian lama berjalan proyek pembangunan sampai dipasarkannya, diduga belum selesai proses adendum Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai syarat adanya penambahan pembangunan dilokasi kawasan industri tersebut.

Reaksi masyarakat juga berulang kali terjadi, akibat terjadinya dampak berupa banjir dan longsor pada tanggul Kali Kalapa yang diduga akibat dari mengesampingkan kajian lingkungan dan lebih mengutamakan pembangunan.

Kali ini ketika adanya hujan, terjadi kembali dampak pada lokasi yang dilakukan Cut and fill dilokasi KJIE. Kepala Desa (Kades) Wadas, H. Junaedi, atau yang biasa disapa Jujun, pada saat menerima laporan tersebut, langsung mendatangi lokasi.

Kepada kalangan awak media, Kades yang sudah menjabat selama 3 periode ini mengungkapkan keprihatinannya, “Hari ini hujan belum intensif, tapi sudah terjadi kembali dampak akibat dari kegiatan Cut and fill. Lokasi itu sebelumnya merupakan tanah berkontur tebing, kemudian dikupas untuk diratakan. Sehingga ketika turunnya hujan, tanah yang terbawa air hujan longsor dan turun ke jalan,” Selasa, (07/09/2021).

Ditambahkannya, “Tentu hal ini membuat khawatir masyarakat yang rutin menggunakan jalan dilokasi terjadinya longsor. Bagaimana ketika terjadinya longsor ada warga yang sedang melintas dijalan itu? Pastinya sangat berbahaya, khususnya bagi pengendara roda 2. Sedangkan jalan desa tersebut merupakan jalan yang dipergunakan oleh masyarakat beberapa desa, walau secara administrasinya berada di Desa Wadas,”

Ia juga mendesak, “Saya selaku Kades Wadas, meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, agar dapat meninjau kembali kegiatan Cut and fill dilokasi itu. Jangan sampai menimbulkan kembali dampak yang dapat merugikan masyarakat lingkungan. Saya juga perlu mempertanyakan perizinan Cut and fillnya, apa kah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang sudah mengeluarkan SPPL untuk kegiatan Cut and fill dilokasi tersebut,”

“Saya juga meminta kepada kang Dedi Mulyadi yang sedang fokus terhadap masalah – masalah dampak lingkungan, agar dapat memberikan perhatiannya kepada masyarakat yang selama ini selalu terkena dampak, akibat mengesampingkan kajian lingkungan. Untuk masalah normalisasi Kali Kalapa saja, kewajiban KJIE belum dituntaskan semua, apa lagi kalau dibebankan untuk membangun turap dan lain sebagainya,” Sesal Kades Wadas.

“Ada pun dalam pembagian peran normalisasi Kali Kalapa, baru satu kawasan industri yang menyelesaikan kewajibannya, sedangkan yang lain belum tuntas. Padahal, kalau melihat kondisi tanggul dekat jembatan Perum Karaba, sudah sangat memprihatinkan. Sehingga Pemeringah Desa bersama warga, harus menutup sebagian jembatan Karaba agar tidak dilewati oleh kendaraan. Karena kalau terus menahan beban kendaraan, dikhawatirkan ambruk,” Pungkasnya.

 

Jhon