oleh

Ranperda APBD Perubahan Pessel : Alokasi Belanja Naik Rp 18,6 Miliar, Pendapatan Turun Rp 2,6 Miliar

Pesisir Selatan, Infobanua.co.id – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan alokasi belanja daerah naik Rp 18,6 miliar dan pendapatan daerah turun Rp 2,6 miliar dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) perubahan 2021.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Pessel, Ermizen, dihadiri Pj. Sekda Luhur Budianda, anggota Forkopimda, serta pejabat eselon II dan III di lingkup pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ketua DPRD Pessel Ermizen, dalam pidato pembukaan sidang mengemukakan, pentetapan APBD diawali dengan penyampaian nota pengantar APBD, maka pada hari ini dilaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Ranperda APBD Perubahan oleh pemerintah daerah.

Naiknya alokasi belanja daerah dalam Ranperda APBD Perubahan 2021 disampaikan, Bupati Pessel , Rusma Yul Anwar dalamrapat paripurna DPRD, Senin 13 September 2021. Rapat dipimpin Ketua DPRD Pessel Ermizen.

Sementara itu, target pendapatan daerah turun dari Rp 1.734.397.102.605, menjadi Rp 1.731.737.589.831 atau turun sebesar Rp 2.659.512.774. Diantaranya, PAD dari Rp 145.952.089.082, menjadi Rp 138.118.992.718.

Lalu, pendapatan transfer dari awal diproyeksikan sebesar Rp 1.436.130. 827.2 72, menjadi Rp 1.430.834.246.263, dan pendapatan lain yang sah semula Rp 152.314.186.251, berubah menjadi Rp.162.784.350.850.

Sedangkan, alokasi belanja pada perubahan APBD 2021 direncanakan mengalami kenaikan semula Rp 1.729.897.102. 605, menjadi Rp. 1.748.512.028.704 ata u bertambah sebesar Rp 18.614.926.099.

Kesempatan itu, Bupati Pessel , Rusma Yul Anwar menyampaikan, nota rancangan APBD – 2021 sesuai dengan KUPA dan PPAS prioritas rancangan APBD -tahun 2021, antara lain untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat.

“Kedua optimalisasi penanganan dampak pandemi Covid-19, dengan fokus pada upaya pencegahan (vaksin, tracking dan penegakan Perda), pengobatan (tindakan medis, pengobatan dan rujukan) serta penanganan korban meninggal akibat Covid-19,” terangnya.

Selanjutnya, prioritas ketiga, untuk penyelenggaraan layanan kesehatan gratis bagi pasien miskin bermasalah. Lalu, keempat penyelenggaraan pendidikan berkualitas pada sekolah negeri tingkat SD dan SMP.

“Selain itu, juga dalam pengembangan pariwisata, pengembangan komoditi atau produk unggulan untuk pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana,” jelasnya. (*)

News Feed