oleh

Resahkan Masyarakat, GBNN Gunungsitoli Laporkan GM PT. Pelindo Gunungsitoli ke Direksi PT. Pelindo I Medan

Gunungsitoli,  Infobanua.co.id  – Pengutipan uang parkir di Pelabuhan Gunungsitoli diduga resahkan masyarakat, organisasi masyarakat Garda Bela Negara Nasional (Ormas GBNN) Gunungsitoli laporkan GM PT. Pelindo Pelabuhan Gunungsitoli kepada Direksi PT. Pelindo I Medan.

Menurut Ketua GBNN DPC Gunungsitoli, Siswanto Laoli bahwa pengutipan biaya parkir di Pelabuhan Gunungsitoli diduga kuat tidak prosedural dan memanfaatkan peraturan daerah (Perda) Kota Gunungsitoli.

“Kita ketahui bersama bahwa setiap masuk melalui pintu pelabuhan wajib membayar PAS, di dalam karcis Pas semua telah di gabungkan termasuk biaya jasa parkir. Tetapi pihak Pelindo I Gunungsitoli selain memberikan Pas kendaraan Roda Empat dan Roda Dua, pihaknya juga mengeluarkan karcis Parkir dan memberikan kepada masyarakat pemilik kendaraan dengan beban biaya Rp.3000 (tiga Ribu rupiah)” ujarnya kepada wartawan di Gunungsitoli, (14/9).

Hal tersebut juga sempat diviralkan oleh salah seorang warga Pulau Nias (Taufik Gulo) melalui media sosial Facebook dengan mengungkapkan rasa ketidaknyamanan dan curiga terhadap pengutipan yang tumpang tindih tersebut. Dari bukti yang dimilikinya, dianya mencurigai karcis tersebut yang tidak tercantum logo kota Gunungsitoli sebagai tanda-tanda jalinan kerjasama.

Sementara, berdasarkan klarifikasi tertulis dari kepala BPKPD kota Gunungsitoli melalui kepala Bidang Pendapatan, Arlyn Epha Fras Zega, M.Si kepada GBNN Gunungsitoli menjelaskan, penyetoran pajak yang dilakukan oleh PT. Pelindo Cabang Gunungsitoli berlangsung sejak Bulan Maret 2021 melalui Bank BRI pada rekening Kas Umum Daerah kota Gunungsitoli.

Penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dhi. pajak parkir di dasarkan pada undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi dan peraturan daerah kota gunungsitoli nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, bahwa wajib pajak berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah setiap orang/badan yang objek pajaknya berada di wilayah kota gunungsitoli.

Sementara Kepala Pelindo Gunungsitoli yang dikonfirmasi wartawan via whatsaap (14/9), tentang dasar hukum pemungutan parkir tersebut diwilayah kerjanya, Mulyono meminta wartawan mengajukan pertanyaan secara tertulis.

“Boleh diajukan aja secara tertulis nanti kami jawab secara tertulis, kebetulan saya lagi ada kesibukan hingga beberapa minggu kedepan di kantor pusat” tulisnya diwhatsapp kepada wartawan. (Arman)

News Feed