oleh

Bupati Nias Barat Diduga Langgar UU Pilkada Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Kadis Kesehatan Kabupaten Nias Barat 

Gunungsitoli, Infobanua.co.id  – Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu yang memberhentikan Rahmati Daeli dari Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat, dinilai bertentangan dengan aturan perundangan-undangan. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) turun langsung ke Pulau Nias meminta klarifikasi.

Permintaan klarifikasi oleh KASN kepada Pemerintahan Kabupaten Nias Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Nias Barat Prof. Dr. Fakhili Gulo, M.Si., didampingi oleh beberapa Asisten, Kepala Bagian, Kepala Dinas dan Kepala Badan Kepegawaian Nias Barat, di Hotel Kaliki Kota Gunungsitoli, (17/9).

Dikonfirmasi wartawan kepada Sekda Nias Barat usai permintaan klarifikasi oleh KASN, Fakhili Gulo menyatakan bahwa pemberhentian sementara jabatan Kepala Dinas Kesehatan Rahmati Daeli sudah sesuai, bila ada yang tidak sesuai silahkan keberatan.

“Menurut kami, yang dilakukan Bupati Nias Barat sudah sesuai menurut hukum dan aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, bila ada yang berkeberatan disilahkan, karena itu haknya” ujarnya kepada wartawan.

Dijelaskan Sekda, bahwa pemberhentian sementara terhadap Rahmati Daeli dalam jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat dikarenakan  tidak tercapainya penanganan Covid-19 di Kabupaten Nias Barat bahkan dana yang diperuntukkan pada penanganan covid-19 belum cair sepersen pun, dan adanya pertimbangan lain melalui uji kompetensi terhadap Rahmati Daeli yang telah menduduki jabatan sebagai Kadis Kesehatan lebih dari 5 Tahun, kata Sekda.

Ditempat yang sama, Asisten Komisioner KASN  Kusen Kusdiana menyatakan bahwa akan memberikan rekomendasi secepatnya terhadap pemberhentian jabatan Kadis Kesehatan Kabupaten Nias Barat.

“Jika terdapat ketidaksesuaian dari keputusan tersebut maka akan kita evaluasi kembali, dan kita akan sampaikan kesimpulan dari klarifikasi hari ini secepatnya” ungkapnya.

Rahmati Daeli yang diminta tanggapannya terkait permohonannya tersebut kepada KASN, kepada wartawan tidak memberikan komentar lebih jauh.

“Saya serahkan dan percayakan segala kesimpulan atas permohonan saya tersebut kepada KASN, apa yang menjadi kesimpulan tentu kita akan dengar kemudian” ujarnya singkat.

 

Terpisah, Politisi Partai Perindo Kabupaten Nias Barat, Ruslan Zai S.H., kepada wartawan menyatakan menyayangkan keputusan Bupati Nias Barat.

“Kita sangat menyayangkan tindakan terburu buru Bupati dalam hal copot mencopot jabatan ASN dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat karena tindakannya diduga  menyalahi aturan dan UU ” tulis Ruslan kepada wartawan di whatsaap.

Dijelaskan Ruslan bahwa, larangan pergantian jabatan tidak dapat dilakukan kepala daerah sebagaimana diatur didalam  Pasal 162 ayat 3 tentang UU PILKADA Nomor 10 Tahun 2016 ‘ & apa bila melakukan mutasi seblm 6 bulan pascah pelantikan sebagai kepala daerah harus mendapat rekomendasi Kementerian Dalam Negeri” terangnya.

Untuk diketahui, Bupati Nias Barat dilantik menjadi Bupati pada bulan April 2021 lalu, sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat diberhentikan pada tanggal 19 Agustus 2021 dan atas pemberhentian sementara tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Barat nomor : 881-463 Tahun 2021, Rahmati Daeli memohon pembatalan keputusan tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara karena diduga melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. (Arman)

News Feed