Perubahan APBD Diharapkan Berdampak Multi Efek Bagi Kesejahteraan Rakyat

Banjarmasin, infobanua.co.id – Perubahan  APBD 2021 Provinsi Kalimantan Selatam masih difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Hal itu telah mendapat persetujuan atau lampu hijau dari DPRD Kalsel.

Persetujuan itu dituangkan dalam  penandatanganan bersama antara Wakil Gubernur Kalsel H Muhidin dan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK pada rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas Raperda Perubahan APBD 2021 di Banjarmasin, Kamis (16/9) siang.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin bersyukur atas selesainya Rancangan Peraturan Daerah Perubahan  APBD 2021.

“Alhamdulillah telah mendapat persetujuan, kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Badan Anggaran yang telah membahas secara seksama sehingga bisa kita selesaikan hari ini,” ucapnya.

Wagub H Muhidin menjelaskan, untuk menetapkan raperda menjadi perda bukan suatu pekerjaan yang mudah. Apalagi Perda APBD merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan publik.

H Muhidin berharap, perubahan APBD 2021 memberikan multi efek positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama.pada sektor sektor penting dalam upaya percepatan penanggulangan covid 19.

dapat memperbaiki kondisi daerah dalam penanganan pandemi covid 19 baik di sektor kesehatan,sosial, ekonomi maupun pendidikan.

Wagub Kalsel mengatakan, kondisi kasus Covid-19 dibanua sudah mulai melandai ini pun menjadi salah satu angin segar bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha dan dunia pendidikan.

Sebelumnya,gambaran umum rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021,
pendapatan daerah dianggarkan Rp6,7 triliun lebih, naik sekitar Rp1,2 triliun atau naik sebesar 23% dari anggran murni tahun 2021 sebesar Rp5,4 triliun lebih.

Kemudian belanja daerah dianggarkan lebih dari Rp6,9 triliun, naik sebesar Rp1,4 triliun atau 25,85% dari anggaran murni tahun 2021 sebesar Rp5,5 triliun lebih.

Selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah terdapat defisit yang ditutupi dengan pembiayaan netto sebesar Rp236,3 miliar, naik sebesar Rp148,3 miliar atau 148,34% dari anggaran murni tahun 2021 sebesar Rp100 miliar. (*)