oleh

Dinas PMPTSP NTB: Bupati Lombok Timur yang Berikan Izin Awal ke PT ESL

Mataram – Tudingan Forum Pemilik Lahan Kawasan Wisata Tanjung Ringgit (FPLKWTR) yang melaporkan dugaan pemberian izin awal oleh Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy kepada PT Eco Solution Lombok. Dibenarkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Terkait pemberian izin kepada PT ESL ini, dibenarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat Ir. H. Mohammad Rum, MT. “Izin awal memang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur, karena memang waktu itu kewenangan berada di Kabupaten Lotim. Tapi sekarang semua perizinan sudah berada di Pemprov NTB,” katanya Rabu (22/9/2021).

Kadis yang akrab disapa Pak Rum ini mengungkapkan, bahwa serifikat yang dikeluarkan oleh BPN sebanyak 31 SHM. Sudah dibatalkan 29 SHM, karena lokasi lahannya masih berada dalam kawasan hutan. Sedangkan yang 2 SHM, tetap. “Karena berada diluar kawasan hutan, ini sesuai putusan pidana,” sebutnya.

Kata Pak Rum, dari 29 SHM itu, ada satu SHM yakni Nomor 704 yang menggugat melalui PTUN dan dimenangkan. Akan tetapi yang 28 SHM lainnya, sudah dibatalkan dan dicabut oleh BPN.

Menyangkut keberadaan PT ESL? Pak Rum berkata, sejauh ini pihaknya belum menemukan bukti bahwa PT ESL melalukan jual beli lahan kavlingan yang berada wilayah Desa Sekaroh.

“Sepanjang yang kami ketahuui, PT ESL akan membangun eco region wisata alam disana.  Kurang lebih, hal ini yang saya ketahui, untuk mengklarifikasi soal pemberian izin ini. Jika ingin lebih tajam, silahkan menghubungi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat,” sarannya.

Sebelumnya, seperti diberitakan media ini, Kabag Humas Pemkab Lombok Timur Iswan, mengatakan bahwa persoalan pemberian izin pengelolaan lahan di Kawasan Wisata Tanjung Ringgit kepada PT ESL bukan kewenangan Pemkab Lombok Timur.

“Menyangkut pemberian izin bukan kewenangan Pemkab Lombok Timur, silahkan minta penjelasan ke Dinas Perizinan Provinsi NTB. Sebab urusan hutan itu tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Timur, tetapi menjadi kewenangan penuh Pemerintah Peovinsi NTB. Hal ini sesuai UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” katanya kepada media ini Kamis (16/9/2021).

Sementara itu, Forum Pemilik Lahan Kawasan Wisata Tanjung Ringgit (FPLKWTR) sudah melaporkan dugaan pemberian izin secara sepihak yang diduga dilakukan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy kepada PT Eco Solution Lombok kepada KPK.  “Warga Dusun Sunut Desa Sekaroh Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadukan/melaporkan dugaan dan atau Indikasi tindak pidana pemberian izin sepihak yang diduga dilakukan M. Sukiman Azmy (Bupati Kabupaten Lombok Timur) kepada PT Eco Solution Lombok (ESL). Direktur PT. Eco Solution Lombok (ESL) selaku penerima izin pengelola kawasan .

Dimana ESL juga diduga yang telah menjual kavling tanah-tanah milik warga. Juga dugaan keterlibatan L Mandra Prawiranegara,SH.,MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) yang melakukan dugaan tindakan pembatalan sertifikat secara sepihak,” kata Ketua Forum Pemilik Lahan Kawasan Wisata Tanjung Ringgit, H Johri didampingi Sekretaris Arya dalam keterangannya ke media ini, Selasa (14/9/2021).

Kata Johri, berikut kronologis kejadiannya adalah bahwa melalui Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/363/HUTBUN/2013, Bupati Lombok Timur, M. Sukiman Azmy pada periode 2008-2013 diduga telah memberikan izin USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PENYEDIA SARANA WISATA ALAM PADA BLOK PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN LINDUNG SEKAROH (RTK.15), PADA PT. ECO SULUTION LOMBOK (ESL).

Melalui izin tersebut diatas melakukan penggeregahan pasal 385 KUHP terhadap tanah hak milik masyarakat, padahal izin tersebut masih di atas Hak Milik tanah masyarakat yang sudah bersertifikat dan masih diakui keabsahannya.

Kerugian Negara yang telah dilakukan oleh M. Sukiman Azmy selaku Bupati Lombok Timur yaitu dengan menghentikan pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, dimana SPPT Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pendapatan Negara dari pajak, dan kami selaku masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar tetapi hal tersbut, dihentikan ketika M. Sukiman Azmy selaku Bupati Lombok Timur mengeluarkan izin kepada PT. Eco Sulution Lombok (ESL).

Bahwa PT. Eco Solution Lombok (PT.ESL) telah melanggar izin yang telah diberikan oleh Bupati Lombok Timur, didalam putusan Bupati nomot 4 (empat) yang menyatakan, Pemegang ‘ izin dilarang, Memindahtangankan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam penyedia sarana wisata alam kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati Lombok Timur. Tetapi dalam kenyataannya PT. Eco Solution Lombok (PT.ESL) diduga mengapling tanah tanah tersebut dan menjualnya kepada pihak ke tiga.

Adanya indikasi dugaan keterlibatan KKN dalam proses pemberian zin kepada PT. Eco Solution Lombok oleh Bupati Lombok Timur M. Sukiman Azmy beserta para pejabat yang ada di Lombok Timur. Bahwa Bupati Lombok Timur M. Sukiman Azmy dan L. Mandra Prawiranegara, SH.,MH. Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur bersikukuh membatalkan.

Adanya indikasi dugaan penyuapan oleh pihak PT. ESL kepada Bupati Lombok Timur dan Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur untuk memuluskan penjualan tanah tersebut di atas hak-hak milik masyarakat.

Bupati Lombok Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dan PT. Eco Solution Lombok (ESL) dinilai tidak menghargai hak-hak asasi manusia. Sedangkan ditingkat Menteri sangat menghormati hak-hak masyarakat tersebut, sehingga menerbitkan Peraturan Bersama (PerBer) 4 (empat) Menteri yaitu Mendagri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BPN o. 79 Tahun 2014, No.3/Menhut-11/2014: No.17/PRT/M/2014, No.8SKB/X/2014.

Pasal 22 dari PerBer tersebut menyatakan: “Terhadap hak atas tanah yang telah diterbitkan tanda bukti haknya secara sporadik kepada orang perorangan, badan sosia/keagamaan dan instansi pemerintah sesuai ketentuan di bidang pertanahan yang berada di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku”. Bupati Lombok Timur tidak mengindahkan peraturan tersebut bahkan melawan peraturan tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur No. 236/52.03/x/2019 tanggal 10 Oktober 2019 ,telah mengusulkan kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB untuk membatalkan 29 sertifikat yang diduga telah mereka keluarkan sendiri, keputusan/tindakan dugaan untuk membatalkan sertifikat yang diusulkan pembatalan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur karena bertentangan dengan peraturan perundangan. Namun Kakanwil BPN Provinsi NTB diduga tidak berani mengambil keputusan untuk membatalkan sertifikat.

Pembatalan sertifikat yang diduga dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur L Mandra Prawiranegara,SH.,MH. No.123/KEP-52/1IX/2020 tanggal 1 September 2020, di kawasan Sekaroh bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), jika kita melihat pada putusan MK No.34/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa “Penguasaan tanah oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat”

Merujuk pada Putusan MK tersebut, bahwa segala kegiatan pemerintah daerah Lombok Timur yang diduga dilakukan dengan mengambil tanah. hak masyarakat di kawasan Sekaroh tidak dapat dibenarkan. Karena hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, jika masyarakat yang memiliki sertifikat tersebut telah memperoleh sertifikat hak miliknya berdasarkan hukum adat dan dengan beritikad baik maka tentu pemerintah tidak boleh sewenang-wenang terhadap masyarakat.

Berdasarkan peta yang bersumber dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur tahun 2010 menyatakan bahwa obyek tanah yang bersertifikat yang diterbikan oleh BPN Lombok Timur tersebut tidak masuk dalam Kawasan Hutan Lindung (RTX 15 masuk dalam kawasan padang rumput).

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 PK/TUN/2019. tertanggal 20 Mat 2019 Gelar perkara antara 1 KETUT WATHIN CIPTAWAN melawan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI, mengabulkan gugatan penggugat. “Menyatakan batal keputusan Menteri kehutanan Republik Indonesa Nomor : 8214/hpts11/2002 tanggal 9 september 2002 tentang penetapan Kelompok Hutan sekaroh (RTK.151 @eluas 283420 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh persen) hektar sebatas dan mencakup luas 15 200 M2 sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik Nomor 704/Desa Pemongkong, kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

Kondisi sekarang dilokasi izin tersebut Pemkab Lombok Timur memasang pank (papan nama) peringatan yang ditujukan kepada warga masyarakat dan pemiik lahan yang isinya “Dilarang memanfaatkan ruang untuk mendirikan bangunan, dilarang bercocok tanam diatas hak-hak masyarakat,”.

Tapi disatu sisi pihak PT.ESL telah melakukan kavling-kavling lahan/tanah masyarakat untuk dijual kepada pihak ketiga. Atas hal ini kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Lombok Timur berbanding terbalik dengan keadaan di lahan sengketa.

Bahwa kami sebagai masyarakat pemilik tanah mempertanyakan hasil penjualan tanah kami yang telah dijual oleh PT.Eco Solution Lombok, dan kami pemilik lahan di intimidasi dan diusir serta melarang kami untuk bercocok tanam dilahan kami yang sudah dijual tersebut.

Bupati dan jajaran pejabat pemerintah kabupaten Lombok timur turun tangan langsung untuk mensteriikan lokasi, dengan tujuan agar kami tidak boleh melakukan aktifitas di lokasi kami ” tersebut. “Kami mohon kepada Bapak Direktur KPK untuk dapat membantu kami sebagai masyarakat. Kami mohon kepada Bapak Direktur KPK untuk dapat membantu kami. sebagai masyarakat yang terzolimi oleh pihak penguasa dan PT.ESL,” katanya.

 

Made/Ang/lalu/tim