oleh

Lahan 2.832 Hektar Dikuasai Investor, Warga Sekaroh Lombok Timur Minta Perlindungan Presiden Jokowi

Lombok Timur– Masyarakat Dusun Sunut Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Lombok yang memiliki lahan 2.832,20 hektar di Desa Sekaroh Lombok Timur. Melayangkan surat yang ditujukan ke Presiden RI meminta perlindungan dan menuntut pencabutan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur yang memberikan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyedia sarana wisata alam pada blok pemanfaatan Kawasan hutang lindung Sekaroh (RTK 15) kepada Eco Solution Lombok (ESL).

Media infobanua.colid menerima salinan surat dari masyarakat pemilik lahan yakni, Forum Pemilik Lahan Kawasan Wisata Tanjung Ringgit (FPLKT) Dusun Sunut Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Lombok, Minggu (24/10/2021).

Berikut isi surat FPLKT yang sudah dikirimkan kepada Presiden RI yang ditanda tangani Ketua FPLKT H Zohri Al Islami dan Sekretaris IGB Ray Aryawangsa, tertanggal 11 Oktober 2021.

Kepada Yth

Yang Mulia Bapak Ir. Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

di-

Istana Negara RI

 

Bismillahirahmanirohim

Assalamualaikum.Wr.Wb.

Melalui surat ini kami masyarakat Dusun Sunut Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Memohon perlindungan Kepada Bapak Yang Mulia Bapak Ir. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, Perihal sengketa lahan terkait izin yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Lombok Timur  M. Sukirman Azmy kepada Investor asal Swedia yaitu PT. Eco Solution Lombok (ESL). Dimana melalui Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/363/HUTBUN/2013, Bupati Lombok Timur M Sukiman Azmy periode 2008-2013 memberikan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyedia sarana wisata alam pada blok pemanfaatan Kawasan hutang lindung Sekaroh (RTK 15), pada Eco Solution Lombok (ESL).

Didalam ijin tersebut ada sertifikat dan hak kepemilikan masyarakat yang oleh Bupati tidak diakui keberadaannya, serta belum terselesaikannya sengketa antara masyarakat dan kehutanan.

Adapun kronologisnya sebagai berikut:

  1. Kami masyarakat pemilik lahan di Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur merupakan korban yang sampai saat ini kasus sengketa lahan yang kami alami belum juga tuntas. Keputusan sepihak oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dengan membatalkan sertifikat kami sangat melukai dan mencederai hati kami. Keputusan kepala Kantor BPN tersebut kami anggap tergesa-gesa, sebab beliau membatalkan tanpa terlebih dahulu melihat Peta yang dibuat oleh BPN Lombok Timur tahun 2010 dimana lahan yang dibatalkan oleh Kepala Kantor yang baru dilantik yaitu L. Mandra Prawiranegara,SH.,MH. Dengan nomor pembatalan No.123/KEP-52/IX/2020 tanggal 1 September 2020, kami anggap beliau tidak dapat melindungi Hak-Hak kami, padahal sertifikat yang kami buat melalui PRONA pada tahun 2000 sampai 2002. Sengketa lahan antara dua instansi yaitu BPN dan Kehutan, yang ujungnya merugikan kami sebagai masyarakat.
  2. Adapun Hutan Sekaroh yang terletak di lahan kami bukan Hutan Lindung berdasarkan SK Menhut Nomor 8214/kpts-II/2002 yang menetapkan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) dengan luas 2832,20 Hektar adalah Kawasan Hutan Tetap atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Keputusan Menteri kehutanan No 8214/KPTS-II/2002 tentang penetapan kelompok hutan sekaroh (RTK 15) seluas 2834,20 Hektar pointer pertama menegaskan sebagai Kawasan Hutan Tetap dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan antara kawasan hutan tetap dan hutan lindung di bedakan pada Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa :
  3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sedangkan pada Ayat 8 di jelaskan pengertian tentang :
  4. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Merujuk pasal 1 ayat 1 dan 8, hutan yang ada di desa sekaroh bukan statusnya hutan lindung tapi masih di dalam bentuk Tata Guna Kawasan Hutan kesepakatan (TGHK) yang di tetapkan berdasarkan kesepakatan yang dalam satu waktu bisa di rubah fungsi nya jika ada usulan rakyat demi tercapainya Penyelenggaraan kehutanan seperti adanya asas manfaat, lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan sebagimana di jelasakan pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang di tujukan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

  1. Bahwa melalui Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/363/HUTBUN/2013, Bupati Lombok Timur, M. Sukiman Azmy pada periode 2008-2013 telah memberikan izin USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PENYEDIA SARANA WISATA ALAM PADA BLOK PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN LINDUNG SEKAROH (RTK.15), PADA PT. ECO SULUTION LOMBOK (ESL).  izin tersebut masih di atas Hak Milik tanah masyarakat yang sudah bersertifikat sejak tahun 2000 sampai 2002. Dan sejak izin dikeluarkan oleh Bupati Sukirman Azmi kepada PT. Eco Sulution Lombok (ESL). Kewajiban kami sebagai masyarakat pemilik lahan untuk membayar Pajak ke Negara dihentikan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini.
  2. Bahwa PT. Eco Solution Lombok (PT.ESL) telah melanggar izin yang telah diberikan oleh Bupati Lombok Timur, didalam putusan Bupati nomot 4 (empat) yang menyatakan, Pemegang izin dilarang, Memindahtangankan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam penyedia sarana wisata alam kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati Lombok Timur. Tetapi dalam kenyataannya PT. Eco Solution Lombok (PT.ESL) mengapling tanah-tanah tersebut dan menjualnya kepada pihak ke tiga. (bukti transaksi, lampiran 1)
  3. Bahwa Bupati Lombok Timur M. Sukiman Azmy dan L. Mandra Prawiranegara,SH.,MH. Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur bersikukuh membatalkan. Adanya indikasi penyuapan oleh pihak PT. ESL kepada Bupati Lombok Timur dan Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur untuk memuluskan penjualan tanah tersebut di atas hak-hak milik masyarakat.
  4. Bahwa Bupati Lombok Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yaitu L. Mandra Prawiranegara,SH.,MH.  dan PT. Eco Solution Lombok (ESL)  tidak menghargai hak-hak asasi manusia  Sedangkan di tingkat Menteri sangat menghormati hak-hak masyarakat tersebut, sehingga menerbitkan Peraturan Bersama (PerBer) 4 (empat) Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BPN RI No. 79 Tahun 2014; No.3/Menhut-11/2014; No.17/PRT/M/2014; No.8SKB/X/2014. Pasal 22 dari PerBer tersebut menyatakan: “Terhadap hak atas tanah yang telah diterbitkan tanda bukti haknya secara sporadik kepada orang perorangan, badan sosial/keagamaan dan instansi pemerintah sesuai ketentuan di bidang pertanahan yang berada di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku”. Bupati Lombok Timur tidak mengindahkan peraturan tersebut bahkan melawan peraturan tersebut.
  5. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur No. 236/52.03/x/2019 tanggal 10 Oktober 2019 ,telah mengusulkan kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB untuk membatalkan 29 sertifikat yang telah mereka keluarkan sendiri, namun Kakanwil BPN Provinsi NTB tidak berani mengambil keputusan/tindakan untuk membatalkan sertifikat yang diusulkan pembatalan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
  6. Pembatalan sertifikat yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur L. Mandra Prawiranegara,SH.,MH. No.123/KEP-52/IX/2020 tanggal 1 September 2020, di kawasan sekaroh  bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), jika kita melihat pada putusan MK No.34/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa “Penguasaan tanah oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat”
  7. Merujuk pada Putusan MK tersebut, bahwa segala kegiatan pemerintah daerah Lombok Timur yang dilakukan dengan mengambil tanah hak masyarakat di kawasan sekaroh tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran  Hak Asasi Manusia, jika masyarakat yang memiliki sertifikat tersebut telah memperoleh sertifikat hak miliknya berdasarkan hukum adat dan dengan beritikad baik maka tentu pemerintah tidak boleh sewenang-wenang terhadap masyarakat.
  8. Berdasarkan peta yang bersumber dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur tahun 2010 menyatakan bahwa obyek tanah yang bersertifikat yang diterbitkan oleh BPN Lombok Timur tersebut tidak masuk dalam Kawasan Hutan Lindung (RTK.15) melainkan masuk dalam kawasan padang rumput. (sumber: Peta BPN Lombok Timur tahun 2010, dapat dilihat pada lampiran 3).
  9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 PK/TUN/2019, tertanggal 20 Mei 2019 dalam perkara antara I KETUT WATHIN CIPTAWAN melawan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI, mengabulkan gugatan penggugat.

“Menyatakan batal keputusan Menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8214/kpts-II/2002 tanggal 9 september 2002 tentang penetapan Kelompok Hutan sekaroh (RTK.15), seluas 2.834.20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh persen) hektar sebatas dan mencakup luas 15.200 M2 sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik Nomor 704/Desa Pemongkong, kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. (lampiran 4)

  1. Kondisi sekarang dilokasi izin tersebut pihak Pemda telah membuat Plank peringatan kepada warga masyarakat dan pemilik lahan bahwa “Dilarang memanfaatkan ruang untuk mendirikan bangunan, dilarang bercocok tanam/bertani diatas hak-hak masyarakat.”(foto plank terlampir), disatu sisi pihak PT.ESL mengapling tanah masyarakat untuk dijual kepada pihak ketiga.(site plant tanah masyarakat yg sudah dan yang akan dijual kepada pihak ketiga, terlampir). Sehingga kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Lombok Timur berbanding terbalik dengan keadaan di lahan sengketa.(lampiran 5).
  2. Bupati dan jajaran pejabat pemerintah kabupaten Lombok timur turun tangan langsung untuk mensterilkan lokasi, dengan tujuan agar kami tidak boleh melakukan aktifitas di lokasi kami tersebut. (rekaman video terlampir)
  3. Kepada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu memberikan dukungan penuh kepada PT.ESL atas nama Gubernur untuk memuluskan PT.ESL melakukan Kaplingan lahan milik masyarakat.
  4. Kami memohon Kepada Bapak Presiden untuk memanggil :

1). M. Sukirman Azmy Bupati Lombok Timur

2). H.Mohammad Rum, Kepala dinas Penanaman Modal dan Perizinan satu pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat

3).          L. Mandra Prawiranegara, Mantan Kepala Kantor BPN Lombok Timur, yang telah membatalkan Sertifikat Masyarakat secara sepihak.

  1. Memohon Kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo untuk mencabut :

1)           Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/363/HUTBUN/2013,     Bupati Lombok Timur, M. Sukiman Azmy pada periode 2008-2013 yang telah memberikan izin USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PENYEDIA SARANA WISATA ALAM PADA BLOK PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN LINDUNG SEKAROH (RTK.15), PADA PT. ECO SULUTION LOMBOK (ESL).

2)           Mencabut Ijin Gubernur

3)           Membatalkan/mencabut SK Menteri Kehutanan  Nomor 8214/kpts-II/2002 yang menetapkan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) dengan luas 2832,20 Hektar adalah Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).

Demikian kronologis yang menimpa kami masyarakat Dusun Sunut Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui surat ini Memohon perlindungan Kepada Bapak Yang Mulia Bapak Ir. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, untuk dapat membantu kami dalam menyelesaikan sengketa yang sedang kami hadapi. Atas perhatiannya, kami masyarakat Dusun Sunut mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tertanda Forum Pemilik Lahan Kawasan Wisata Tanjung Ringgit (FPLKT) Dusun Sunut Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, tertanda Ket u a FPLKT  H Zohri Al Islami dan Sekretaris IGB Ray Aryawangsa.

Ang/rel/dea