oleh

Beberapa Petugas Medis di Agam Mengaku Belum Menerima Jasa Medis Covid-19

Lubuk Basung ( Agam ) Infobanua.co.id – Berdasarkan informasi dan penelusuran Tim Investigasi dibawah naungan DPW LSM GARUDA-NI Sumbar ke beberapa instansi terkait. Salah satu diantaranya RSUD Lubuk Basung Kabupaten Agam. Masih ada keluhan dari bebera orang petugas medis yang namanya agar tidak ditulis dalam berita ini.

Dari pengakuan dari beberapa orang yang tergabung dalam tim penyelenggaraan jenazah Covid dan petugas Medis tahun 2021, masih belum menerima uang jasa mereka ,mulai dari biaya memandikan sampai proses pemakaman termasuk insentif petugas K3.

Menyangkut permasalahan ini kami dari Tim infestigasi dari Lsm Garuda NI Sebelumnya pernah melakukan konfirmasi kepada Dirut Rumah Sakit Umum Lubuk Basung Syahrial Antoni. Pada waktu beberapa bulan yang lalu, Pada waktu itu beliau membenarkan yang di bayarkan untuk petugas baru 12 orang, sesuai yang di anggarkan pada APBD awal tahun 2021, sebanyak 6 M lebih, Dan sisanya sudah kita naikkan pada APBD perubahan.

Dalam waktu yang berselang kami juga pernah konfirmasi sama Kabid Penganggaran Badan Keuangan Daerah (BKUDA), Sufria AE mengatakan,

“Sepengetahuan saya dana covid di RSUD Lubukk Basung Rp 6,6 Milyar,di Bpbd Rp 3 Milyar, dan sisanya berada di Dinas Kesehatan sehingga total jumlah dana Covid Apbd awal tahun 2021 Rp 48 milyar. Sedangkan untuk rincian dana tersebut di peruntukkan perbidangnya kita lihat dulu buku Apbd awal tahun 2021”, ujarnya.

Di tempat terpisah tim investigasi yang di pimpin lansung oleh ketua Dpw Lsm Garuda NI Sumbar, Bj Rahmad mengatakan kita sangat menyayangkan hal semacam ini terjadi, Karena menurut informasi kita terima bahwa Pempkap Agam sudah manganggarkan dana Rp48 miliar dari dana APBD.

Seharusnya penangguhan pembayaran honor para petugas jenazah dan jasa medis lainnya tidak terjadi begini. kalau pengelolaan dananya  sesuai dengan SOP nya, kenapa hanya sekitar Rp 6,6milyar yang di peruntukkan ke RSUD, BPBD Rp 3 Milyar,dan sekitar Rp 31 Milyar di Dinas Kesehatan”, ujarnya.

Lebih lanjut Bj Rahmad mengatakan Yang kita lihat saat ini peruntukan dana di Satgas covid yang di nahkodai BPBD hanya sebatas yustisi.
Sedang untuk Dinas Kesehatan yang jumlahnya sangat signifikan sekitar Rp 31 Milyar hampir tidak terlihat kegiatan apa yang di emban. Sangatlah pantas hal tersebut di pertanyakan publik.
Agar penggunaan dana DAU yang dianggarkan melalui Apbd jelas peruntukannya, Papar Bj Rahmad.

Kita berharap agar adanya keterbukaan pihak pengelola dana, yang notabenenya berasal dari uang negara. Jika kondisi pegelolaan dana covid tidak optimal dan tidak di benahi ke arah yang lebih baik tetap pada akhirnya akan berdampak pada perbuatan melawan hukum, jelasnya.

Sampai berita ditayangkan, media ini masih berusaha komfirmasi pihak terkait. (Tim)

News Feed