oleh

Pasar Bebas: Laut Jadi Sirkuit Lomba Tangkap Ikan

Indonesia memasuki babak baru pengelolaan laut beserta sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Terutama komoditas jenis ikan. Kini pemerintah menerapkan kebijakan lelang kuota tangkap ikan. Kebijakan KKP menugaskan tim Pokja bernama Beauty Contest sebagai panitia kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan pemilihan badan usaha, undang investasi, mencari pemodal besar, dan lakukan kerjasama pemanfaatan sumber daya ikan.

Beauty Contest merupakan metode pemilihan badan usaha yang akan melakukan kerja sama pemanfaatan sumber daya ikan dengan mengundang badan usaha, investasi, pemodal, perusahaan perikanan, industri pengolahan dan lainnya. Untuk melakukan peragaan atau pemaparan profil badan usaha.

Masa Menteri KKP Edhy Prabowo, pernah ada Pokja (tim kerja) seperti ini, untuk memanggil, menseleksi, memverifikasi dan menetapkan sebuah perusahaan dalam kuota ekspor benih Lobster. Ternyata, masa menteri KKP Wahyu Trenggono juga menerapkan sistem yang sama. Tetapi, dengan nama pokja berbeda.

Pokja – Pokja seperti ini, sering terjadi monopoli yang berakibat dan berdampak pada dominasinya perusahaan – perusahaan besar. Skema kebijakan lelang kuota tangkap ikan dalam bahasa penangkapan terukur, tak mungkin bisa diakses oleh badan usaha berjenis UMKM, koperasi dan BUMD yang berskala kecil. Karena mereka tak memiliki cukup dana usaha untuk membayar upeti kuota sebesar 200 – 500 miliyar. Sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri No 98 tahun 2021.

Pendataan dan identifikasi perusahaan – perusahaan perikanan tidak dilakukan secara terbuka yang kredibel sehingga tidak akan menjamin pengelolaan penangkapan ikan secara berkelanjutan, termasuk penggunaan kapal tidak akan capai asas transparansi.

Keputusan Menteri juga, belum menentukan proses operasional kapal dengan pekerjanya, contoh: jika kapal yang digunakan sudah berbendera Indonesia maka kapal tersebut hendaknya diawaki oleh anak buah kapal Indonesia, meski perusahaan kapal tersebut berasal dari investasi asing atau negara lain.

Jika perseroan terbatas yang badan hukum merupakan persekutuan modal, di dirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria dalam usaha perikanan dengan memiliki atau belum memiliki infrastruktur berupa kapal. Maka kedepan diprediksi menjadi masalah besar.

Undang – undang perikanan sudah menjelaskan tentang proses dan status Kapal Ikan Asing (KIA) yang beroperasi di Indonesia. Untuk itu, tim beauty contest harus mengetahui sebelum diusulkan, jika terdapat Kapal Ikan Asing (KIA) yang sudah berganti bendera Indonesia maka hendaknya dikeluarkan sertifikasi penghapusan sebagai status kapal asing. Jika dilakukan pembiaran dan tidak mengganti status kapal terhadap perusahaan-perusahaan perikanan yang tidak kredibel, pada akhirnya akan menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan maritim Indonesia itu sendiri.

Kelemahan dari Keputusan Menteri No 98 tahun 2021 itu, tidak menjelaskan orientasi penataan data base dan transparansi terhadap perusahaan – perusahaan Kapal Ikan Asing (KIA) yang beroperasi di Indonesia. Padahal, sebelum investasi itu dilakukan harus memperoleh ijin dari Biro Kementerian Kelautan dan Perikanan antar negara yang menjamin kepastian hukum.

Sala satu kasus yang terjadi, dalam investasi tanpa perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok beberapa dekade lalu. Sejumlah 15 perusahaan dengan sekitar 300 kapal berukuran besar beroperasi di Indonesia tanpa status yang jelas.

Pihak Tiongkok waktu itu, sependapat dengan usulan Indonesia untuk melakukan verifikasi kapal-kapal perikanan negaranya yang beroperasi di Indonesia karena pihaknya tidak peroleh laporan mengenai terjadinya penyalahgunaan pengoperasian kapal-kapal perikanan. Tiongkok meminta Indonesia bisa memberikan laporan mengenai situasi dan perkembangan perusahaan penangkapan ikan Tiongkok yang beroperasi di Indonesia, termasuk mitra kerjanya.

Itulah fakta akibat diterapkannya ekonomi liberalisme disektor kelautan dan perikanan. Ditambah sekarang, kebijakan program penangkapan ikan terukur yang bersistem pada kuota tangkap, pasca bayar dan pasca produksi. Mestinya, PNBP tidak ada batasan target harus seberapa besar perolehannya. Peran penting pemerintah, menciptakan metode yang baik untuk sejahterakan masyarakat pesisir.

KIta lihat kedepan, konsep penangkapan ikan terukur bisa efektif atau tidak, karena seluruh infrastruktur yang terdapat dalam berbagai regulasi: PP dan Kepmen yang diterbitkan KKP, belum sepenuhnya Lengkap infrastruktur. Sehingga harapan akan pemerataan ekonomi tersebar di seluruh Indonesia, bisa jadi pupus. Berharap kebijakan lebih urgensi pada pemeliharaan keberlanjutan ekosistem sumber daya ikan dan distribusi pertumbuhan ekonomi di daerah, yang ujungnya adalah kesejahteraan nelayan dan masyarakat.

Seluruhnya, tiga zona tata kelola berbasis WPPNRI, seperti industri, nelayan lokal dan spawning and nursery ground. Jika, kebijakan penangkapan terukur, mulai dari payung hukum, perhitungan kuota, jumlah dan ukuran kapal, jenis alat tangkap, musim, kebutuhan ABK dari nelayan lokal, kebutuhan SDM di pelabuhan, sistem pencatatan, IT, dan lainnya.

Semua regulasi dan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dianggap ilegal berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU Cipta Kerja karena tidak sesuai Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tetapi, masih saja terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penting menjaga agar setiap kebijakan program benar-benar dalam koridor hukum yang benar. Tidak boleh ada prosedur yang salah, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku. Governance system harus dijaga, baik itu aspek governance structure, governance process, maupun governance output.

Laut Indonesia sudah menjadi alat kolonialisme pasar bebas tangkap ikan melalui kebijakan liberalisasi. Apa yang diharapkan dari kebijakan pasar bebas ini. Sementara, industrialisasi nasional perikanan telah gagal tingkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, baik sebagai nelayan, pekerja industri perikanan, maupun awak kapal perikanan.

Di samping itu, kebijakan penangkapan terukur bukanlah solusi mengurai persoalan minimnya tangkapan nelayan lokal. Karena sudah pasti memunculkan persaingan antara kapal industri dengan kapal nelayan lokal. Sehingga ke depan, nelayan lokal tidak memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di wilayahnya. Apalagi WPPNRI hanya dibatasi 12 mil dan 4 WPPNRI seluruh Indonesia.

Dampak liberalisasi dan pasar bebas atas kebijakan kuota tangkap ikan ini, representasi penerapan sistem perbudakan dalam penangkapan ikan. Alih – alih meningkatkan kinerja ekonomi perputaran uang yang diperkirakan capai Rp281 triliun per tahun. Sampai kapan pun tidak akan tercapai sesuai prediksi.

Kebijakan penangkapan ikan terukur tidak akan memiliki multiplier effect bagi pembangunan nasional sebagai penopang ketahanan pangan dan tidak akan menyerap tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan maupun distribusi pertumbuhan daerah.

Faktor tantangan, kebijakan lelang kuota tangkap gagal adalah: pertama, jumlah sumberdaya ikan Indonesia sangat sedikit, sesuai rekomendasi Komnas Kajiskan berdasarkan hasil kajian riset sejumlah 12,97 juta ton. Sementara yang sumberdaya ikan yang terserap setiap tahun sebelum kebijakan lelang kuota tangkap sejumlah 6,10 juta ton atau terserap 50%. Berarti tersisa sekitar 6,87 juta ton.

Sekarang, Menteri KKP harus berhitung secara baik dan benar. Karena sisa 6,87 juta ton itu, bukan semua sumberdaya yang harus (wajib) ditangkap. Karena penghitungan sumberdaya ikan terdiri dari dua hal yakni kategori bycath (belum boleh ditangkap) dan kategori boleh ditangkap.

Kalau tim beauty contest yang dibentuk KKP Pokja dari kebijakan Lelang Kuota Tangkap sepakati sejumlah ratusan perusahaan perikanan berskala besar dengan modal 200 – 500 miliar dan mereka memiliki arnada kapal tangkap berukuran 1000-5000 gross ton dengan kalkulasi 4000 ton sekali tangkap dalam sehari. Ya tinggal dihitung saja. Contoh sederhana 100 kapal, berarti dalam dua hari saja tangkap ikan 6,87 sisa 50% itu ditangkap. Selanjutnya apalagi yang mau dikeruk. Habislah sumberdaya perikanan Indonesia. Itulah akibat liberalisasi laut, jadikan sirkuit internasional lomba tangkap ikan.

Kedua; Produksi ikan Indonesia mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sekarang produksinya meningkat sehingga industri perikanan menyumbang 3 persen terhadap PDB nasional. Itu terhitung hanya 0,3 % dari seluruh rencana belanja negara dalam APBN.

Beberapa negara yang tinggi produksi ikan nasionalnya seperti Amerika Serikat (5,36 juta ton) yang mempunyai zona akuatik terbesar di dunia hingga 11,4 juta meter persegi. Belum termasuk garis pantai sisi timur dan barat capai 200 mil.

Kemudian, Peru (5,85 juta ton) yang menempati posisi teratas disektor perikanan dunia sejak 1960. Namun, level produksi ikan mulai turun karena overfishing sehingga spesies ikan punah. Peru mIliki sumber daya ikan yang banyak karena garis pantai 3.000 kilometer disamping 12 ribu danau dan laguna lebih dari 50 spesies.

Lalu, Indonesia hanya 6,10 juta ton atau terserap 50% dari 12,97 juta ton. Sementara Indonesia dikenal dunia memiliki Segitiga Terumbu Karang atau Coral Triangle sehingga sekitar 1.650 spesias hewan akuatik. Terakhir, India 9,46 juta ton yang produksi 6 persen dari total ikan secara global.

Ketiga, tingkat konsumsi ikan di Indonesia paling rendah. Data Statistik Kurva Fishing (2021); volume produksi ikan global meningkat pesat dalam dalam sembilan tahun terakhir. Pada tahun 2018, volume produksi ikan mencapai 178,8 juta ton, naik 21 persen dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 148,1 juta ton.

Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih rendah. Rata-rata capai 41 kilogram (kg) per kapita per tahun. Naik dibanding tahun sebelumnya di 37-38 kg per kapita per tahun, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih kalah jauh dengan Malaysia (70 kg per kapita per tahun) dan Singapura (80 kg per kapita per tahun), bahkan kalah telak dengan Jepang (mendekati 86 kg per kapita per tahun).

Lalu, Menteri KKP berlakukan kebijakan lelang kuota tangkap, mestinya untuk apa? apakah untuk peningkatan rasa puas konsumsi ikan masyarakat Indonesia?. Apakah untuk bahan baku industri – industri perikanan asing?. Apakah untuk peningkatan PNBP lalu pakai bayar hutang?. Jadi kebijakan tersebut tak jelas orientasinya. Indonesia hancur, oligarki laut sedang berkomplotan dengan negara lakukan penetrasi investasi kolonialisme.

Keempat; infrastruktur perikanan sesuai regulasi Kepmen 98 tahun 2021 sulit dibenahi dan sangat berat dilengkapi. Apalagi putaran waktu, mengharap efek ganda dari kebijakan lelang kuota tangkap ikan tidak akan mendorong peluang investasi pada aktivitas primer dan sekunder dari penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan dan industri perikanan. Karena infrastruktur diberbagai pelabuhan tidak lengkap dan sistem pendaratan yang belum layak.

Kelima; suplai ikan ke pasar domestik maupun ekspor tidak akan maksimal. Karena tidak semua perusahaan perikanan memiliki kapal coldstorage, Pelabunan pendaratan ikan masih dangkal, jadi kapal ukuran besar tak mungkin bisa pendaratan ikan.

Keenam; kebijakan penangkapan ikan terukur akan banyak menemui tantangan dan sulit direalisasikan karena belum ada mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan. Sehingga terapan teknis sistem kuota pada setiap pelaku usaha membuat mereka berat untuk investasi.

Indonesia mestinya jangan meniru negara maju dalam menerapkan metode penangkapan ikan, seperti Uni Eropa, Islandia, Kanada, Australia dan Selandia Baru. Karena mereka memiliki armada kapal nelayan negaranya sudah modernisasi. Pemerintah Indonesia saja, pembuatan kapal dan modernisasi alat tangkap untuk kapal kecil dan ukuran besar saja harus ijin KKP dan dilarang karena alasan lingkungan rusak.

Bukankah sistem lelang kuota tangkap ikan merupakan mainan oligarki yang sesungguhnya ingin hancurkan kedaulatan Indonesia?. Karena hanya oligarki laut yang memiliki modal 200-500 miliar. Nelayan lokal dan perusahaan lokal tak mungkin. Pasar bebas, laut jadi sirkuit lomba tangkap ikan. Model investasi yang menghancurkan.

*) Penulis: Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI)

News Feed