Rapat Paripurna RAPBD Banjar Ditunda, Ketua Dewan Tidak Mau Tandatangan
MARTAPURA – Rapat paripurna yang mengagendakan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjar 2021 pada Rabu (25/11/2020) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjar, berakhir ditunda ke Senin (30/11/2020).
Baca Juga:
Penundaan agenda tersebut dikarenakan Ketua DPRD Banjar H Muhammad Rofiqi menolak untuk menandatangani berkas RAPD tersebut.
Baca Juga:
“Tuntutan saya kembalikan rencana anggaran ke hasil rapat bersama kemarin, kami di DPRD bersepakat untuk belum menyetujui RAPBD ini,” ujarnya.
Baca Juga:
Ia mengaku juga rela jika tidak digaji selama enam bulan jika pengesahan tidak terjadi hingga batas Desember ini.
Baca Juga:
Bahkan jika anggaran tak dikembalikan ke hasil kesepakatan dalam rapat bersama, terangnya, ia takkan menghadiri paripurna lanjutan nanti.
Baca Juga:
“Kalau tidak dikembalikan ke hasil perumusan dalam rapat yang kami gelar hingga dinihari kemarin, siap-siap fraksi Gerindra tak ada satu pun yang datang dalam rapat paripurna nanti,” ujarnya.
Baca Juga:
Ia pun mengaku menyerahkan kepada Kemendagri jika nanti RAPBD diterima atau ditolak oleh Kemendagri.
Baca Juga:
“Silakan anggota DPRD lainnya yang mau tandatangan, tapi saya tidak,” ujarnya.
Baca Juga:
Ditanya mengenai kemurnian kepentingan untuk rakyat atau kepentingan anggota DPRD Banjar, politisi dari partai Gerindra ini mengaku semua yang ia perjuangkan murni untuk rakyat.
Baca Juga:
“Target perusahaan daerah saya minta naikkan, jika naik pendapatannya juga tidak akan masuk kantong saya,” tambahnya.
Baca Juga:
Sementara anggota DPRD Kabupaten Banjar lainnya memilih untuk tidak menyetujui RAPBD dengan membahas ulang bersama Pemkab Banjar.
Baca Juga:
Sebelumnya RAPBD Kabupaten Banjar dinilai tak mengakomodir aspirasi masyarakat.
Baca Juga:
Dengan lebih banyak belanja operasional dan pegawai.
Baca Juga:
Sementara belanja langsung hanya sekitar 30 persen.
Baca Juga:
Selain itu target pendapatan perusahaan daerah juga dianggap DPRD tidak sesuai kesepakatan dalam pembahasan yang kini dikurangi dari target yang disepakati sebelumnya.
Baca Juga:
Sumber: banjarmasin.tribunnews.com
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
