Sengketa Tapal Batas Belum Selesai, RTRW Banjar Mandeg
MARTAPURA – Belum selesainya sengketa tapal batas Kabupaten Banjar membuat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar terganjal.
Baca Juga:
Dalam aturan Omnibus law disebutkan penyusunan RTRW harus memakai garis atau batas definitif (sah) bukan indikatif (perkiraan).
Baca Juga:
Ungkap Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Farida Ariyati Jumat (27/11/2020) hingga kini RTRW Kabupaten Banjar belum bisa diselesaikan lantaran terganjal sengketa tapal batas.
Baca Juga:
Dalam aturan baru yang diatur Omnibus law penyusunan RTRW kini tak dibolehkan lagi memakai batas indikatif namun harus semua definitif.
Baca Juga:
Karena masih ada sengketa tapal batas antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanahlaut membuat garis batas tersebut masih indikatif.
Baca Juga:
“Semuanya sudah selesai, tinggal bagian batas itu saja lagi yang belum dan masih kami tunggu,” ujarnya kepada banjarmasinpost.co.id.
Baca Juga:
Tak hanya Kabupaten Banjar, jika belum ada penyelesaian sengketa tapal batas dengan Kabupaten Tanahlaut maka penyusunan RTRW di Kabupaten Tanahlaut terangnya juga dipastikan belum selesai.
Baca Juga:
“Sama, kita belum selesai, mereka juga, kalau belum ada kesepakatan dari sengketa itu,” tambahnya.
Baca Juga:
Farida berharap ada titik temu dari sengketa tapal batas tersebut sehingga penyusunan RTRW bisa segera selesai.
Baca Juga:
Dengan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk pemberian ijin pembangunan di suatu kawasan.
Baca Juga:
Sumber: banjarmasin.tribunnews.com
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
