Pemkab HSU Gandeng Pemerintah Pusat Optimalisasikan Pungutan Pajak
AMUNTAI – Guna memaksimalkan pungutan pajak daerah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ikut serta dalam perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan daerah. Program ini juga dilakukan di 83 pemerintah kabupaten/kota se Indonesia.
Baca Juga:
Kegiatan ini dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) secara daring (dalam jaringan) di Mes Negara Dipa Kecamatan Amuntai Tengah.
Baca Juga:
Bupati HSU H Abdul Wahid HK bersama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Hj Galuh Bungsu Sumarni termasuk sejumlah pejabat Kantor wilayah DJP daerah masing-masing.
Baca Juga:
Bupati HSU H Abdul Wahid HK pada kesempatan tersebut menandatangani perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah, disaksikan Sekda HSU HM Taufik dan pihak KP2KP Amuntai.
Baca Juga:
Wahid berharap perjanjian kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah bisa dilaksanakan secara maksimal. “Dengan adanya komitmen antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam optimalisasi pemungutan pajak diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pembayaran pajak yang juga memberikan pengaruh terhadap program pembangunan yang dijalankan di daerah,” ujarnya.
Baca Juga:
Untuk menyukseskan program ini dilakukan pertukaran data antara pemda dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah.
Baca Juga:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti berharap pemda dapat memanfaatkan kerjasama ini. “Terdapat sekitar 400 kantor pajak di seluruh Indonesia dimana kerjasama dengan Pemda sangat dibutuhkan. Ada tujuh kabupaten/kota yang menjadi proyek percontohan dalam kerja sama ini,” ungkapnya. Rel/bp
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
