Nunukan, infobanua.co.id – Kaltara Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Haji. Asmar.SE, mengingatkan para perangkat pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara agar Mengelola Dana Desa untuk lebih berhati – hati dalam mengelola dana desa agar tidak tersangkut dengan persoalan hukum di kemudian hari.
Hal itu disampaikan Haji Asmar.SE saat membuka secara Resmi “Workshop Sistem Informasi Desa”, (SID) yang diselenggarakn oleh DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupate Nunukan bekerjasama dengan P3KP di Ballroom Hotel Laura, jalan Ahmad Yani Nunukan beberapa hari yang lalu.
“Jangan pernah main-main Api Panas dengan Dana Desa, sudah banyak contoh kepala desa dan perangkatnya yang terseret Kasus Korupsi karena menyalahgunakan kewenangannya yakni mengunakan Dana Desa, saya berharap kejadian seperti itu tidak pernah terjadi di Kabupaten Nunukan,” kata Asmar.
H.Asmar .SE Mantan Camat Sebatik menyebutkan, Anggaran Dana Desa pada tahun 2021 untuk 232 desa di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan mencapai Rp. 193 miliar.
Sebagai salah satu instrument yang turut dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menurutnya, pengelolaan dana desa akan sangat mempengaruhi hasil akhir pemeriksaan secara keseluruhan.
“Selama lima tahun berturut – turut Pemerintah Kabupaten Nunukan berhasil meraih Predikat Tertinggi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah, termasuk diantaranya pengelolaan dana desanya selama ini memiliki akuntabilitas yang baik, Saya berharap hal ini dapat terus dipertahankan,” ujarnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua DPC Apdesi H. Firman menyampaikan, kemajuan teknologi informasi saat ini memiliki dampak yang sangat besar untuk mendukung aktivitas di pemerintahan dan masyarakat, baik di wilayah kota maupun di pedesaan.
Bagi para aparat pemerintah desa, kata Forman, teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk mengolah dan melaporkan
data-data sehingga lebih mudah, cepat, akurat dan dapat diandalkan.
“Workshop ini merupakan salah satu upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas para aparatur desa, terutama terkait dengan kebutuhan system informasi yang handal,” kata Firman.
Selain diikuti oleh para aparatur desa, pembukaan workshop itu juga dihadiri oleh Kepada DPMD Kabupaten Nunukan H. Jumianto, Kepala Diskominfotik Kabupaten Nunukan Kaharuddin, serta narasumber dari Tim Ahli Kementerian Desa PDTT RI Mohammad Fathurrahman.(Yuspal/Humas)
