Wagub Jabar Akan Cabut Ijin Sekolah, Jika Terlibat Pungli.
Hal tersebut merupakan ladang bisnis bagi para oknum untuk mengeruk keuntungan ditengah pemberlakuan pembatasan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Cianjur, infobanua.co.id – Pungutan liar (Pungli) rawan terjadi dilakukan Sekolah-sekolah di provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Cianjur. Beberapa biaya yang diluar kewajaran dibebankan sekolah kepada para siswa dan siswi.
Baca Juga:
Hal tersebut merupakan ladang bisnis bagi para oknum untuk mengeruk keuntungan ditengah pemberlakuan pembatasan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Baca Juga:
Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum mengatakan, pemungutan biaya oleh sekolah untuk para siswa harus sewajarnya dengan nominal yang tidak memberatkan.
Baca Juga:
“Bagi kepala sekolah yang masih memunggut biaya kepada siswa sepanjang itu ada kesepakatan dengan ketua komite dan wajar tidak terlalu wah dan itu tidak dijadikan keberatan oleh siswanya, menurut saya sah-sah saja,”katanya.
Baca Juga:
Menurut UU, jika nominal biaya yang dibebankan sekolah diluar batas kewajaran, maka hal tersebut termasuk bagian dari pungutan liar (Pungli)
Baca Juga:
“Tetapi jika itu dianggap pungli meresahkan dan tidak memiliki payung hukum itu keputusan komite maka itu kami akan coba mendatangi sekolah tersebut,”ungkapnya.
Baca Juga:
Beberapa tingkatan sekolah menjadi pengawasan dan tanggung jawab dari pemerintah Provinsi serta Kabupaten dan Kota.
Baca Juga:
“Jika ada pungli, Kalau tingkat SLTA kami yang akan turun tangan karena kami memiliki tanggung jawab, apabila tingkat SLTP dan SD kabupaten kota yang bertanggung jawab,”ujarnya.
Baca Juga:
Uu berharap, adanya pembebanan biaya dari sekolah kepada siswa untuk dialokasikan kepada pembangunan sarana dan prasarana.
Baca Juga:
“Mohon maaf. Harapan kami kepada pihak sekolah, mereka yang memanfaatkan adanya penerimaan siswa baru untuk dijadikan alat membangun kelas, dan meningkatkan sarana dan prasarana sehingga masuk sekola SMA, SMK ada yang sekian puluh juta, itu yang kami harapkan,”paparnya.
Baca Juga:
Uu menyampaikan, apabila ada sekolah yang meminta dalam anggaran PPDB yang tidak sesuai agar dilaporkan untuk dievaluasi, bahkan kemungkinan ijinnya akan dicabut jika sesuai realita yang ada melanggar payung hukum.
Baca Juga:
“Ingat ijin SMK sekarang sulit. makannya yang telah memiliki ijin itu dipelihara dengan baik. Kalau sudah di cabut sulit sekali untuk dikeluarkan kembali ijinnya,”pungkasnya.
Baca Juga:
(Abi /B.Muslim).
Baca Juga:
Baca Juga:
Sebelumnya
Tinjau Serbuan Vaksin di Kalbar, Kapolri Tekankan Penguatan Prokes dan Percepatan Vaksinasi
Selanjutnya
Pemkab Cianjur Tanggapi Proyek Geothermal
Artikel Terkait
