DPRD Kab. Blitar, Paripurnakan Penandatangan Kesepakatan Bersama KUA-PPAS 2022.

Blitar, Infobanua.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, menggelar rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022, di gedung rapat paripurna DPRD, jalan Kota Baru, Kanigoro, Jum’at 15 Oktober 2021.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, didampingi Wakil Ketua Abdul Munib, Mujib, dan Susi Narulita, serta 45 orang anggota DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Blitar, Forkompinda dan beberapa undangan, baik secara langsung maupun virtual, dengan menerapkan protokol kesehatan yang benar dan ketat.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, mengatakan bahwa, Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah mengevaluasi dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Untuk itu, DPRD Kabupaten Blitar, telah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomer 07 Tahun 2021, Tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Terhadap RAPBD Kabupaten Blitar tahun 2021, yang kemudian menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 03 Tahun 2021 tertanggal 21 Oktober 2021.

“Rapat paripurna hari ini, merupakan tindaklanjut dari rapat paripurna sebelumnya, yakni tentang pembahasan KUA PPAS tahun 2022 yang disampaikan Bupati Blitar pada 06 Agustus 2021 yang lalu,” kata Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito.

Menurut Suwito, selanjutnya Badan Anggaran (Banggar) melakukan pembahasan dan mencermati apa yang disampaikan oleh Bupati Blitar dengan ditindaklanjuti penandatanganan kesepakatan bersama antara bupati dan pimpinan DPRD pada hari ini.

Sementara Bupati Blitar, Rini Syarifah, menjelaskan, besaran belanja daerah yang terjadi sebagai salah satu upaya untuk memprioritaskan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta memiliki cakupan pembangunan yang lebih luas.

Hal ini diyakini karena pembangunan infrastruktur mampu menjadi motor pembangunan suatu kawasan.

“Kami berusaha untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan memiliki cakupan pembangunan yang luas. Untuk itu kami berusaha melakukan peningkatkan kualitas jalan yang lebih luas cakupannya, merata dan saling terkoneksi antar wilayah,” kata Bupati Blitar, Rini Syarifah.

Menurut Mak Rini, panggilan akrab Bupati Blitar bahwa, berbagai upaya juga telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas.

Baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi, maupun melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, bahkan juga pembangunan baru.

Melalui pembangunan tersebut, pihaknya berharap, target kinerja tahun 2022 mampu menumbuhkan dan memulihkan perekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19, serta indek kualitas layanan infrastruktur.

“Dengan hal tersebut, sehingga tema pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022, yakni, pemantapan sosial ekonomi dan peningkatan layanan dasar, serta penyediaan infrastruktur bisa terintegrasi,” pungkas Mak Rini. (Eko.B).