DPRD Kota Blitar Soroti Banyak Proyek Fisik Yang Gagal Lelang
Blitar, Infobanua.co.id – DPRD Kota Blitar menyoroti Pemerintah Kota, karena
masih cukup banyak beberapa pekerjaan fisik proyek pembangunan di Kota Blitar yang gagal lelang, sehingga membuat terbengakalainya penyerapan anggaran di sektor tersebut, dan sepertinya hal tersebut merupakan kebiasaan seperti penyakit yang berulang-ulang.
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, mengatakan, pihaknya melihat kondisi seperti ini seharusnya tidak terjadi setiap tahun yang seolah menjadi kebiasaan kurang baik.
Tahun 2021 ini banyak pekerjaan fisik yang tidak dapat dikerjakan, disebabkan gagal lelang, ini pasti disebabkan karena pengguna anggaran yang kurang serius.
“Kami pikir ini penyakit atau kesalahan berulang-ulang. Dari tahun ketahun juga seperti ini. Kami lihat di tahun 2021 ini banyak kegiatan fisik yang gagal lelang,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Blitat, Agus Zunaidi, Senin 29 November 2021.
Menurut Agus, jika gagal lelang, maka kegagalan tersebut dipengguna anggaran terkait juga dengan pokja (kelompok kerja).
“Pada hal merekalah yang minta anggaran sendiri, merencanakan sendiri, akhirnya tidak bisa dilelang atau gagal lelang,” jlentrehnya.
Lebih dalam Agus menuturkan, padahal proses lelang tersebut sudah disahkan, sejak selesai dievaluasi Gubernur, maka sudah bisa dilakukan di waktu tahun berjalan.
Untuk itu, pihaknya menanyakan, mengapa proses tersebut tidak bisa dilakukan Pemerintah Daerah, yang mana sebagai leading sektor kegiatan.
“Baru pada bulan Mei, Juni, Juli, mulai tahapan lelang. Sehingga bulan Agustus baru ada pemenang lelangnya, akhirnya tidak cukup waktu. Apalagi saat ini sedang musim hujan, pasti banyak yang tidak selesai. Untuk itu kami minta Pak Walikota bisa mensikapi akan persoalan ini dengan baik,” paparnya.
Selanjutnya Agus berharap, agar kebiasaan yang kontraproduktif terhadap upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Blitar tersebut bisa diminimalisir.
Dan pihaknya berpendapat, persoalan masih seringnya gagal lelang tersebut, dapat dihadapi dengan diawali dari Dinas terkait yang harus memiliki komitmen baru untuk membebani masalah tersebut.
“Untuk itu Pak Wali dalam memilih kepala OPD harus yang profisional dibidangnya, dan sepertinya bulan Desember nanti akan ada lelang jabatan kembali. Jadi Dinas yang sekarang ini masih kosong kepala dinasnya bisa diisi oleh mereka yang memenuhi kebutuhan,” pungkasnya. (Eko.B).