infobanua.co.id
Beranda KALTARA Pemkab Malinau Dapat APBD Perubahan Sebesar Rp 187 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Pemkab Malinau Dapat APBD Perubahan Sebesar Rp 187 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Masyarakat

MALINAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau tetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Malinau sebesar Rp 187 Miliar.

Anggaran Perubahan sebesar itu, rencananya akan diberikan kepada Pemkab Malinau untuk memperbaiki beberapa aspek pembangunan Malinau, selama Endemi Covid-19. Contohnya seperti kegiatan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, pemulihan ekonomi masyarakat, pencegahan inflasi dan percepatan realisasi program berjalan.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Malinau, Ping Ding mengatakan adanya penambahan anggaran pada APBDP, tak lepas dari orientasi aspirasi masyarakat yang memang butuh penguatan ekonomi.

“Hal ini kita putuskan bersama Badan Anggaran DPRD dan Pemkab, karena persetujuan ini juga tak lepas dari aspirasi masyarakat dan syukurnya adanya penambahan anggaran perubahan ini, sangat membantu kita di daerah,” kata politisi wanita yang akrab disapa Ping, saat dihubungi pada Sabtu, 1 Oktober 2022.

Ping menjelaskan, nantinya APBDP yang telah disahkan akan diberikan secara merata pada OPD-OPD yang berkaitan dengan 4 rekomendasi penggunaan anggaran, yang fokusnya ialah menjaga kestabilan ekonomi masyarakat.

“Tentunya anggaran ini harus bisa terserap dan digunakan secara tepat sasaran khususnya pada pencegahan infalasi dan penguatan ekonomi masyarakat,” jelasnya lagi.

“Seperti mungkin bantuan bibit untuk ketahanan pangan ataupun Bansos untuk pencegahan inflasi ekonomi, intinya pemkab harus bisa menggunakan anggaran itu sesuai dengan aspirasi masyarakat,” terangnya.

Berdasarkan dengan hasil evaluasi pada rapat Paripurna pembahasan APBDP Malinau, Ping juga ingin Pemkab bisa segera mempercepat realisasi pembangunan fisik yang sudah berjalan.

“Capaian pembangunan fisik kita baru sekitar 60 persen, sehingga sisanya ini harus digenjot pemerintah. Namun tetap pada orientasi pembangunan yang tepat sasaran,” pungkasnya. (*)

Bagikan:

Iklan