Nunukan, infobanua.co.id – BP2MI punya peran penting , kita pemerintah Kementerian lembaga yang menaungi dan juga yang bersinggungan dengan pekerjaan daripada migrain itu memang harus bersama-sama karena bicara tentang migran ini tidak bisa sepotong-sepotong dia akan berbicara tentang bagaimana dari hulu sampai juga dari Hilir.
Hal ini disampaikan Kombes Pol Ginting jabatan kepala BP2MI Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Hulu apabila memang direkrut secara benar maka nanti akhirnya kita dapatkan pekerja migran kita yang memang benar-benar yang bisa berdaulat di Negeri Jiran atau di mana saja negara penempatan 3 tempat bekerja.
Dikatakan Ginting, sekarang bagaimana peran kita dengan beberapa kasus dan sebagainya kita tetap konsen dan juga kita tetap tidak setuju dengan adanya kekerasan yang ditunjukkan dengan adanya situ mungkin fasilitas ruangan-ruangan yang tidak memiliki syarat instensi imigrasi Malaysia.
‘Kita harus juga lihat hasil-hasil daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sengaja menjadi pekerjaannya untuk memudahkan atau merayu pekerja migran menjadi korban yang dimasukkan secara illegal,” jelasnya.
Menurut Ginting, sudah ada ketentuan ilegal ya tentunya kita harus taati kenapa harus kita langgar gitu sebenarnya kalau tidak ada itukan tidak ada juga tahanan di sana karena mereka mungkin selain daripada overstay dan juga tidak ada dokumen ada yang lain yang ditahan. Sebagai Contoh kasus Narkoba, tindak kriminal karena tidak ada pembekalan-pembekalan yang dilakukan sebelum dia bekerja.
Ginting menerangkan, ada itu namanya OBP orientasi pekerjaan tidak melulu seharusnya kita pikirkan itu permasalahan yang muncul sekarang. Tapi jarang sekali, kita koreksi apa sih penyebabnya. itu kalau tidak begitu kalau tidak ada kontribusi-kontribusian atau PMI ilegal dari pintu-pintu masuk yang tidak benar maka tahanan yang di sana juga pasti tidak akan ada kalaupun ada kasus itu pasti sedikit saja.
Namun demikian lanjut Ginting, dengan adanya permasalahan-permasalahan ini menjadi perhatian BP2MI. Untuk menyikapi ini mengambil langkah-langkah lebih awal dalam memperbaiki situasi ini dari kejelasan. Bagaimana melakukannya? Bagaimana solusinya, dengan tetap berkoordinasi dengan keberadaan terhadap pada perwakilan kita Republik Indonesia yang ada di Tawau dan juga yang ada di TV dari situlah nanti mungkin ada strategi atau pola sistem untuk bagaimana hal ini bisa kita minimalisir atau jika memungkinkan akan kita hilangkan.
“Manfaat media bisa sebagai corong kita bagaimana bisa membantu menyampaikan bahwa yang dilakukan sesuai Non prosedural itu tidak benar ada konsekuan hukum buat calo dan buat pekerja migran,” ungkapnya.
Ginting mengajak , ayolah sama sama kita bagaimana kita bisa meminimalisirkan jalur jalur samping atau Jalur Tikus atau Jalur Ullegal Apalagi sekarang sudah terbuka Untuk apa saudara saudara kita lewat Samping atau melalui Jalur Illegal locdwn Malaysia sudah terbuka untuk menyebrang secara Illegal.
“Tenaga Kerja Indonesia minim informasi sehingga mudah sekali terbujuk terbius sebagainya dengan iming-iming bekerja yang enak gaji yang besar dan lain sebagainya,” terangnya.
BP2MI Nunukan mengharapkan, kepada instansi- intansi terkait termasuk Satgas yg bertugas diwilayah perbatasan bisa menyampaikan bahwa bekerja diluar negri itu gunakanlah jalur yang resmi sehingga mereka bisa berangkat dengan baik bekerja dengan baik mendapat reski yang baik serta diberi kesehatan dan kesejahteraan sehingga mereka bisa mandiri dengan reski yang didapatkan.
“Kita sudah buktikan untuk kerjasama dengan pemerintah yang memberi support yang baik membuat kita semangat di dalam melaksanakan tugas dari pimpinan pusat kami dan juga pemerintah kabupaten yang luar biasa memberi ruang kepada kita untuk bagaimana berkreasi di dalam pencegahan itu dengan teman-teman instansi vertikal.
Ginting mengatakan, BP2MI Nunukan tak henti- hentinya melakukan kegiatan eventif dan preventif juga kita lakukan kegiatan Represif yang terbatas untuk efek jerah nya kita lakukan proses hukum dengan bantuan Mitra kita dari Rekan Rekan Polres sehingga itu memberikan dampak yang baik untuk proses pencegahan.
“Sering kali kita lakukan penangkapan ada yang sudah berproses . Kegiatan pemberantasan dan pencegahan ini kita laksanakan continue tidak berhenti di situ saja itu perlu kita bersama-sama menyampaikan kepada para calon korban dari pada pekerja migran agar mengetahui bahwa prosedural atau tidak prosedural atau ilegal itu memiliki konsekuensi buruk salah satunya diperlakukan tidak layak dan disiksa dan sebagainya,” pungkasnya.
.(Yuspal)
Editor: Ibrahim
Jakarta, infobanua.co.id – Pemerintah Kabupaten Banjar berhasil meraih penghargaan tingkat nasional berupa Wahana Tata Nugraha…
Banjarmasin, infobanua.co.id – Setelah melalui proses panjang dan intensif, Konferensi Daerah Luar Biasa Kongres Advokat…
BANJARBARU, infobanua.co.id – Dalam kurun waktu tiga hari berturut-turut, Wali Kota Banjarbaru, Muhammad Aditya Mufti…
PENAJAM, Infobanuo.co.id - Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara…
NUNUKAN, infobanua.co.id – Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menunjukkan komitmen seriusnya dalam mempercepat pengarusutamaan gender. Senin…
Sampit, infobanua.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur sementara, Rinie mendukung penuh jika Pemerintah Kabupaten…