Setelah Diresmikan Presiden RI, Pemkab Nganjuk Belum Rasakan Manfaat Dari Bendungan Semantok
Nganjuk,infobanua.co id – Menjadi lokasi keberadaan Bendungan Semantok yang diresmikan Presiden RI pada Desember 2022 lalu,Pemkab Nganjuk belum melihat pemanfaatan bendungan terpanjang di Asia Tenggara ini.Hal ini disebabkan tak kunjung adanya kesepakatan terkait pengelolaan Bendungan Semantok antara Pemkab Nganjuk dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBW) Brantas.
Plt Bupati Nganjuk H.Marhaen Djumadi menjelaskan,akibat belum adanya kesepakatan kerjasama dalam pengelolaan Bendungan Semantok,warga Nganjuk belum juga mendapatkan manfaat apapun.
Padahal banyak potensi besar dari adanya Bendungan Semantok sebagai proyek strategis nasional yang menelan anggaran Rp 2,5 triliun tersebut.
“Posisi Pemkab Nganjuk saat ini masih terus menunggu kepastian dari BBWS dan Kementerian PU terkait pengelolaan Bendungan Semantok,” jelas Marhaen,Minggu (5/3/2023).
Marhaen mengungkapkan saat peresmian Bendungan Semantok pihaknya telah mendengar sendiri dari Presiden RI bahwa pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nganjuk dan sekitarnya.Namun,sampai saat ini belum ada tindak lanjut apapun terkait pengelolaan bendungan di atas lahan 365 hektare tersebut.
“Ini yang membuat kami bersama masyarakat Nganjuk bertanya-tanya.Karena belum ada penjelasan rinci mengapa Bendungan Semantok belum bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Nganjuk,” ungkap Marhaen.
la mengakui,di sekitar lokasi Bendungan Semantok terutama di sebelah pintu masuk sudah mulai ada beberapa PKL yang membuka lapaknya.Walaupun Bendungan Semantok belum dibuka untuk umum,tetapi sudah banyak masyarakat yang datang untuk melihatnya dari kejauhan.
Padahal jika sudah ada kerjasama dalam pengelolaan Bendungan Semantok antara Pemkab Nganjuk dengan BBWS Brantas,maka bakal ada penantan pada para PKL sebagai wujud pemberdayaan masyarakat Nganjuk.
Marhaen menambahkan banyaknya warga yang ingin menikmati keindahan Bendungan Semantok,menjadi potensi bagi sektor pertanian,pariwisata dan sebagainya.Dan apabila bisa dikelola dengan baik,hal tersebut dapat menjadi sumber PAD Nganjuk untuk kelangsungan pembangunan.
“Maka dari itu,Pemkab Nganjuk akan terus berupaya agar segera ada kesepakatan dalam pengelolaan Bendungan Semantok.Bagian mana saja yang bisa dikelola Pemkab Nganjuk dan bagian mana yang tetap dikelola BBWS Brantas. Agar pembiayaan dan teknis operasional bisa jelas semuanya,” imbuhnya.
(prs)