Pemerintah PPU Gelar Kopi Darat, Bahas Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik Bersama Jajaran OPD
Penajam, infobanua.co.id – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan Kopi Darat, (Koordinasi Pimpinan Membahas Permasalahan Rakyat). Sebagai bentuk pencanangan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan dan pemantauan capaian kinerja triwulan pertama atau ke- I, berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023 seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga:
Kopi darat yang dilaksanakan di Aula Kantor Sekretaris Kabupaten Lantai I, yang pertama kalinya dihadiri Muhammad Aswad selaku narasumber dari Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) Administrasi Negara.
Baca Juga:
Disela diskusinya, Hamdam menyampaikan kopi darat ini merupakan forum yang pertama kalinya dilakukan oleh Organisasi dan Tata Laksana (ORTAL). Sekretariat Pemkab PPU guna menguprade pemahaman dan literatur kita dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang kita lakukan saat ini, khususnya terkait persoalan kemasyarakatan yang merujuk pada reformasi birokrasi tematik.
Baca Juga:
Baca Juga:
“Forum kopi darat ini penting diketahui dalam transformasi bersama terkait permasalahan rakyat yang membahas pencanangan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan, yang berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023 yang di Kabupaten PPU”. Bebernya kepada seluruh jajaran OPD Rabu, (03/05/2023)
Baca Juga:
Lanjut, Ia juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para kepala OPD, Camat dan stakeholder lainnya atas pencapaian penurunan angka kemiskinan menjadi 1,13% pada tahun 2022 dari 2,10% pada tahun 2021, seperti yang telah disampaikan pada Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di bulan April 2023 lalu.
Baca Juga:
Untuk itu, sesuai arahan Menpan RB RI Anas Anwar, bahwa pemerintah akan lebih fokus pada aspek hilir dalam reformasi birokrasi, yaitu mengukur dampak kinerja yang dirasakan masyarakat terang Hamdam dalam diskusi tersebut,
Baca Juga:
” Untuk mencapai tujuan tersebut, dicanangkanlah reformasi birokrasi tematik yang terdiri atas lima kluster, yaitu kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi,” ungkap Hamdam.
Baca Juga:
“Reformasi birokrasi tematik ini juga merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020-2024 yang dilaksanakan hingga tahun 2024,” sambung Hamdam.
Baca Juga:
Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik ada empat instrumen diantaranya adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden.
Baca Juga:
Hal ini merupakan perwujudan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, maka reformasi birokrasi ini dilakukan.
Baca Juga:
” Kami berharap, dengan reformasi birokrasi ini mampu memberikan peningkatan kearah positif,” harapnya.
Baca Juga:
Senada, Kepala Bagian Ortal Pemkab PPU, Yunita Liliana mengatakan Kopi Darat ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi lincah dan cepat.
Baca Juga:
“Adanya kordinasi dalam forum kopi darat ini kiranya dapat mendukung pemantauan kinerja perangkat daerah dapat terlaksana secara efektif dan efisien,” ucap Yunita.
Baca Juga:
Tidak hanya sampai disini saja, Ia juga menjelaskan adanya forum kordinasi ini akan terus dilaksankan dan menjadi agenda lanjutan guna terus menyelaraskan reforormasi birokrasi.
Baca Juga:
“Agar sejumlah persoalan yang dialami di setiap SKPD dapat terurai dengan Langkah-langah kongrit melalui forum ini,” tandasnya. (ADV)
Baca Juga:
Reporter : Syahid Rahman
Editor : Ibrahim
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
