Banjarmasin – Pelan tapi pasti jumlah orang yang positif HIV-AIDS di Kota Banjarnasin diperkirakan terus meroket. Karena masyarakat yang melakukan terapi di rumah sakit di Kota Banjarmasin angkanya sudah tembus 1.135 orang pada tahun 2022.
Jumlah orang positif HIV AIDS ini tentu bikin merinding. Itu catatan dari Dinkes Kalsel tahun 2022, tahun 2023 tentu boleh jadi angkanya meningkat.
Terkait tingginya orang yang melakukan terapi HIV ini dibenarkan oleh anggota Koalisi Peduli AIDS Kalsel Faizah, usai Pertemuan Multistakholder di Swiss-belhotel Banjarmasin, Kamis (25/5/2023).
“Jumlah orang yang melakukan tatap muka langsung mencapai seribu lebih,” katanya.
Makin membuncahnya angka penderita HIV-AIDS di Kota Banjarmasin harus diatasi dan dicegah. Untuk itu Faizah menyebut hasil pertemuan yang dihadiri pemangku kepentingan mesti direalisasikan.
Beberapa poin itu , kata Faizah yakni, meminta BPJS Kesehatan tidak menerapkan finger print bagi penderita HIV/AIDS ketika melakukan pemeriksaaan.
“Kami mendesak pemerintah untuk bisa menyiapkan Rumah Singgah atau Shelter khusus bagi penderita HIV,” katanya.
Menurut Faizah, puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin belum ada layanan PDP. “Sampai saat ini di puskesmas belum ada layanan PDP. Hal ini patut disayangkan,” katanya.
Sementara Babay dari Komunitas OPSI juga menyoroti lemahnya sosialisasi kepada masyarakat terkait HIV-AIDS ini.
“Kami berharap lebih di galakkan lagi masalah sosialisasi tentang HIV AIDS di masyarakat umum. Serta populasi kunci untuk menekan stigma dan diskriminasi di masyarakat tentang odhiv dan orang yangg beresiko tinggi,” ujarnya.
Kata Babay, HIV-AIDS telah menjadi salah satu wabah penyakit paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Karena dampak penyakit ini juga tidak hanya di sisi kesehatan namun juga mempunyai implikasi sosial, ekonomi, etnis, agama dan hukum, bahkan cepat atau lambat akan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia.
Untuk menuju 3 zero tersebut tentu saja dibutuhkan peran serta semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat pada umumnya.
Pemerintah hendaknya mau tidak mau harus menyediakan layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang terjangkau, mudah dan berkesinambungan.
Selain itu melakukan upaya-upaya pencegahan penularan HIV, meningkatkan segera akses pengobatan HIV, meningkatkan retensi pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup ODHA, mitigasi dampak sosial ekonomi epidemi HIV pada individu, keluarga dan masyarakat untuk menjaga produktifitas dan sumber daya manusia.
Data dari KementrianKesehatan Republik Indonesia menyebutkan jumlah kasus penderita HIV-AIDS hingga tahun 2016 mencapai 276,511 jiwa dengan rincian kasus HIV sebanyak 198,219 jiwa, kasus AIDS sebanyak 8,292 jiwa. Di Jawa Tengah hingga Bulan September 2015, kasus HIV dan AIDS di Jawa Tengah berjumlah 12.814 yang terdiri dari kasus HIV 6.945 dan 5.869 AIDS (peringkat 4 di Indonesia) yang sudah meninggal berjumlah 1.188. Dilihat dari faktor resikonya, Kementerian Kesehatan mencatat, dilihat dari faktor resikonya (sampai Juni 2015) heteroseksual 63,8%, homoseksual 17,1, IDU 12,7%, Perinatal 2,8%. Percepatan pencapaian 3 zero menjadi keharusan bagi pemerintah dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS, yang meliputi: zero infeksi baru, zero kematian terkait AIDS dan zero stigma dan diskriminasi menuju Indonesia bebas AIDS di tahun 2030.
