Perhutani KPH Blitar, Siap Menempuh Jalur Hukum Bagi Penggarap Hutan illegal.
Blitar – Infobanua:
Perusahaan Umum (Perum) Perhutani, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar, menggelar Sosialisasi Bidang Hukum, tentang pemanfaatan hutan yang tidak prosedural di Kantor Desa Ngembul, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Sabtu 29 Juli 2023.
Baca Juga:
Perhutani KPH Blitar memperkirakan ada sebanyak Rp 38 Miliar potensi pendapatan negara yang hilang dampak dari penggarapan hutan illegal di Blitar.
Baca Juga:
Potensi tersebut berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sharing hasil Perhutani.
Baca Juga:
Administratur Perum Perhutani KPH Blitar, Muklisin, menuturkan, ada sebanyak 10 ribu hektar lebih hutan di Blitar yang digarap secara illegal.
Baca Juga:
Sebagian besar, khususnya berada di wilayah Blitar bagian Selatan, dimana kawasan hutan telah diubah menjadi ladang tebu, terutama di sepanjang Jalur Lintas Selatan (JLS).
Baca Juga:
“Setelah kami masuk dan kami inventarisasi semua, tercatat di wilayah Blitar bagian selatan, hampir 10 ribu hektar hutan yang sudah jadi ladang tebu. Kami perkirakan potensi pendapatan negara yang hilang bisa mencapai Rp 38 Miliar,” kata Administratur Perum Perhutani KPH Blitar, Muklisin.
Baca Juga:
Menurut Muklisin, alih fungsi hutan yang terkesan ngawur tersebut menjadi salah satu faktor, membuat wilayah Blitar Selatan sering dilanda banjir pada musim hujan, dan kekeringan dimusim kemarau.
Baca Juga:
Sehingga warga masyarakat sendiri yang dirugikan, sementara miliaran rupiah potensi pendapatan negara hilang, diduga mengalir ke kantong para sultan tebu.
Baca Juga:
“Warga masyarakat tidak dapat apa-apa, selain dapat langganan banjir dan kekeringan. Sedang uangnya mengalir ke kantong para sultan tebu, yang jumlahnya hanya beberapa orang saja. Sehingga membuat kesenjangan ekonomi, yang miskin tambah miskin, sedangkan para sultan semakin kaya raya,” jlenyrehnya.
Baca Juga:
Lebih dalam Muklisin menuturkan, saat ini Perum Perhutani KPH Blitar akan bersikap tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penggarapan hutan illegal.
Baca Juga:
Dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Blitar, pihaknya siap menempuh jalur hukum bagi pihak yang tidak mentaati aturan.
Baca Juga:
“Kami sudah MoU dengan Kejaksaan, bagi siapapun yang melanggar akan kami bawa ke jalur hukum. Karena sudah ada aturannya, yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013, dimana ada pidananya, ada dendanya juga,” ungkapnya.
Baca Juga:
Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Blitar, Syahrir Sagir, yang hadir dalam sosialisasi mengatakan, sudah seharusnya hutan di Blitar kembali pada fungsinya.
Baca Juga:
Senafas dengan Perhutani, Kejaksaan Negeri Blitar memiliki semangat yang sama untuk menjaga kelestarian hutan.
Baca Juga:
“Kami juga punya wewenang melakukan penyidikan sendiri, prinsipnya kami dukung Perhutani dalam menjaga kelestarian hutan. Kami akan melakukan penegakan hukum yang tegas, humanis, dan tidak pandang bulu. Tidak hanya para pelaku di lapangan, tapi juga para sultan yang ada di balik layar,” kata Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Blitar, Syahrir Sagir.
Baca Juga:
Tampak hadir dalam sosialisasi, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Tani Hutan (KTH) dari Kecamatan Kesamben, Kecamatan Wates dan Kecamatan Binangun, serta perwakilan Muspika dari ketiga Kecamatan itu. (Eko.B).
Baca Juga:
KETERANGAN FOTO:
Administratur Perum Perhutani KPH Blitar, Muklisin, saat sosialisasi
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
