Pandangan Umum Fraksi Golongan Karya dan Gerindra DPRD Kabupaten Malinau
Malinau, infobanua.co.id – Fraksi Golongan Karya dan Gerindra DPRD Kabupaten Malinau lewat pandangan umum Terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ( RAPBD – P ) Kabupaten Malinau yang di Paparkan Pdt. Robenson Tadem, M.DIV , Kamis, 21 September 2023 di ruang sidang DPRD Kabupaten Malinau.
Baca Juga:
Pada penyampaian pandangan umum Fraksi Golongan Karya dan Gerindra di hadiri dari unsur Pemda Malinau, Sekda Malinau DR. Ernes Selvanus, SP, MM dan Asisten 1, 2, 3 serta OPD Pemda Malinau dan dari bagian – bagian Pemerintah Daerah Malinau hadir dan mendengarkan pandangan umum Fraksi Golongan Karya dan Gerindra DPRD Kabupaten Malinau terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ( RAPBD- P ) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023.
Baca Juga:
Fraksi Golongan Karya dan Gerindra DPRD Kabupaten Malinau Pdt. Robenson Tadem, M.DIV ( Ketua ), Abia Sidung ( Sekretaris ), DR. Jalung Merang, M.Si ( Anggota )
Baca Juga:
Selanjutnya Ketua Fraksi Pdt. Robenson Tadem ,M.DIV menyampaikan dan membaca serta mencermati Rencangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan (RAPBD -P) , Fraksi Golongan Karya dan Gerindra memaparkan APBD murni Kabupaten Malinau tahun 2023 Pendapatan daerah sebesar Rp2. 161.979.898.219,- dan pada APBD-P tahun Anggaran 2023 terasa kenaikan anggaran menjadi Rp 2. 187.746.753.747,- melunjak kenaikan sebesar 1, 19% .
Baca Juga:
“Ini juga lonjakan naik Rp144.282.462.582,- tahun anggaran 2023 didominasi oleh kenaikan belanja operasional Rp120.387.719.450,- , kenaikan sangat signifikan menjadi Rp 118.515.607.054,-kenaikan pembiayaan APBD-P TA 2023 bersumber dari kenaikan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya,” ujarnya tua Fraksi Robenson
Baca Juga:
Selanjutnya, Belanja pegawai non ASN pada APBD TA 2023 terkuras anggaran yang besar sehingga dari Fraksi Golkar Fab Geridra memberi catatan kepada Pemerintah Daerah, tentu nya sesuai dengan amanah Mentri dalam Negeri agar belanja pegawai non ASN tidak di pergunakan oleh Pemerintah Daerah hayan untuk mengakomodir kepentingan politik semata, namun mengedepankan kompetensi dan kapasitas SDM dalam melaksanakan rekrutmen pegawai yang akan berdampak terhadap kinerja yang lebih baik, ujar nya son
Baca Juga:
Lagi banyak hal perhatian dan koreksi dari Fraksi Golkar dan Gerindra terhadap kinerja Pemerintah Daerah Malinau. Diantara salah satu sasaran penggunaan APBD Kabupaten Malinau baik itu APBD murni maupun perubahan adalah untuk melaksanakan program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
Baca Juga:
Salah satunya program Rasda Plus, pada APBD TA 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah mengalokasikan dana yang bengkak 15 milyar, dana subsidi Rasda Plus 5 milyar, di modalkan Perumda Intimung 10 milyar, secara fakta produk beras daerah subsidi umum kami mengalami kesulitan dilapangan.
Baca Juga:
“Justru sebaliknya kami temukan produk beras Bulog yang beredar di masyarakat. Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau agar di koordinasikan untuk kebaikan bersama dengan Perumda Intimung dalam program pengembangan Rasda Plus,” harap ke 2 Fraksi.
Baca Juga:
Wartawan : Philips
Editor : Ibrahim
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
